Soal Insiden FPI, Busyro: Perlu Keterbukaan Informasi Polri
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum, mengatakan, pihaknya berharap masyarakat mendapatkan seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara tertembaknya 6 orang anggota FPI.
"Untuk itu, Muhammadiyah berharap dari proses tim yang telah bekerja dari Komnas HAM, begitu pula bila dibentuk Tim Independen oleh Presiden," tuturnya.
Busyro Muqqodas mengungkapkan hal itu, sebagai sikap resmi PP Muhammadiyah, Selasa 8 Desember 2020. Dia didampingi Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum (Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) PP Muhammadiyah, Dr. Yono Reksoprodjo.
"Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum," kata Busyro Muqoddas.
Menurut Busyro, kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) di tengah persoalan bangsa yang masih dilanda Pandemi Covid 19. Pada saat hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya dua menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar.
"Juga akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang di sana-sini terkait protokol kesehatan; menjadikan catatan penegakan hukum di negara ini terasa kelam," tuturnya.
"Karenanya, saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan khususnya para penegak hukum guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api yang hanya sebagai upaya terakhir, secara terkukur sesuai SOP dan tepat sasaran, sebagaimana hukum yang berlaku," kata Busyro.