Soal Haji, Menag Nyatakan Heran atas Kebijakan Arab Saudi

Otoritas penerbangan Saudi baru saja memberikan izin masuk untuk 11 negara, tapi tidak pada Indonesia. Kesebelas negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Swis.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum memahami kenapa Indonesia belum mendapat izin masuk. Menag belum tahu kriteria yang digunakan Saudi.

"Penanganan Covid saya kira menjadi isu penting. Penanganan Covid di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Gus Yaqut di Jakarta, Rabu 2 Juni 2021.

AS Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Menurut Menag, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat bahkan menjadi negara dengan kasus tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus Covid-19 di dunia. Perancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus Covidnya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," tandasnya.

Sikap Kemenag dan DPR RI

Sebelumya, kalangan DPR RI melakukan pertemuan dengan Kemenag. Terkait Arab Saudi yang tak kunjung memberikan informasi resmi terkait kepastian penyelenggaraan haji 1442 H.

Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzili mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan.

“Sebaiknya kita segera ambil keputusan dan yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia,” tegas Ace Hasan Syadzili dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR, Jakarta, Senin lalu.

Apresiasi Persiapan Mitigasi Kemenag

Politisi Golkar ini melihat, Pemerintah Indonesia akan sulit untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji karena hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Arab Saudi. Dia mengapresiasi persiapan skenario dan mitigasi penyelenggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

“Kami berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden. Karena otoritas tertinggi di negara kita ada di Presiden,” jelas Ace.

“Dan nanti setelah mendapat arahan dari Presiden, kita kembali duduk bersama dengan Komsi VIII. Kita sama-sama sampaikan ke masyarakat, soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Demi terjaganya hifdzun nafs, keselamatan jiwa bagi warga negara kita,” lanjutnya.

Jaga Keselamatan Jiwa

Hal senada disampaikan Maman Imanul Haq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting. Untuk itu, jika memang akan ada keputusan pembatalan keberangkatan, publik harus mendapat penjelasan bawah keputusan itu demi kepentingan jemaah itu sendiri.

“Soal kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini yang perlu disampaikan. Perlu dijelaskan bahwa keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting,” jelasnya.