Soal Amandemen UUD45, PDIP Sependapat Dengan Jokowi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada perbedaan pandangan antara partainya dengan presiden Joko Widodo soal amandemen terbatas UUD 45. Apa yang disampaikan Jokowi terkait amandemen terbatas, dinilai sama dan satu frekwensi dengan PDI Perjuangan.
"Amandemen terbatas hanya bersentuhan dengan haluan negara, tidak mengubah tata cara presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pendapat PDI Perjuangan sama dengan Presiden. Hanya ada yang melakukan framing sehingga dipersepsikan berbeda," ujar Hasto dalam pesan tertulis yang diterima ngopibareng.id, Jumat 16 Agustus 2019.
Hasto juga mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut dunia telah bergerak cepat dan harus direspon dengan cepat juga seirama dengan pandangan PDI Perjuangan.
"Kecepatan itu mendinamisir. Namun mengelola negara tetap berpijak pada hal fundamental, yakni haluan negara. Implementasi strategisnya diperlukan kebijakan operasional seperti penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM yang handal dan lain-lain," tulisnya.
Menurut Hasto, salah satu persoalan pokok pasca reformasi terletak pada cara pandang bangsa yang bersifat ke dalam (inward looking), sementara cara berpikir pendiri bangsa ketika berjuang memeroleh kemerdekaan adalah outward looking.
"Indonesia Raya itu dibangun dengan visioner. Kemerdekaan untuk menghapuskan berbagai belenggu penjajahan di seluruh bidang kehidupan, dan untuk membangun persaudaraan dunia ke dalam suatu tatanan dunia baru yang bebas dari penindasan, sehingga tidak heran tahun 1955 Indonesia membuat geger dunia dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok yang menjadi kekuatan poros ketiga, poros cinta damai dan cinta kemerdekaan, dan disitulah kepemimpinan Indonesia yang visioner diwujudkan," kata dia.
Dalam konsepsi haluan negara pun, lebih dari 600 doktor di segala disiplin ilmu, pada tahun 1960, sudah merancang Pola Pembangunan Semesta Berencana.
"Namanya saja semesta, overall planning dalam seluruh bidang kehidupan. Apa yang diusulkan oleh PDI Perjuangan berkaitan dengan amandemen terbatas adalah tanggung jawab masa depan, agar Indonesia memiliki direction yang memberikan arah dan kepastian bagi seluruh gerak pembangunan nasional. Jadi amandemen tidak kembali ke masa lalu. Amandemen terbatas menatap masa depan, agar Indonesia bisa bergerak maju, terencana, dan bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa," ujar Hasto.
Atas dasar itulah, maka amandemen terbatas diharapkan akan menjadi legacy bagi kepemimpinan Presiden Jokowi yang visioner.
"Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi justru akan menjadi dasar bagi rancangan Haluan Negara tersebut. Dengan demikian akan ada keberlangsungan terhadap konsepsi kepemimpinannya; terhadap posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kesemuanya diletakkan dalam cita-cita 50 hingga 100 tahun ke depan," kata Hasto.
Haluan negara akan memuat kebijakan pokok pembangunan dan jalan tranformasinya, agar Indonesia secepatnya maju dan kembali disegani karena kekuatan domestiknya yang berkontribusi dalam peradaban dunia.
Haluan negara juga akan mengubah cara pandang bangsa, menjadi outward looking, dan hal tersebut akan mengikat seluruh lembaga tinggi negara, seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, untuk bergerak dalam satu irama yang sama, kemajuan Indonesia Raya.