SNI Gratis Jadi Jalan UMKM Sidoarjo Tembus Pasar Ekspor
Peluang produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Sidoarjo untuk menembus pasar yang lebih luas terus didorong. Salah satunya melalui percepatan standardisasi produk agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat daya saing.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta proses pembinaan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM Sidoarjo dipercepat. Menurutnya, standardisasi menjadi salah satu modal penting agar produk lokal tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang masuk pasar ekspor.
Hal tersebut disampaikan BHS saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis standarisasi bagi pelaku UMKM di Sidoarjo bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sabtu, 5 September 2026.
BHS menyebut jumlah UMKM di Sidoarjo sangat besar. Dari ratusan ribu pelaku usaha yang ada, sebagian diantaranya dinilai telah menghasilkan produk berkualitas dan berpotensi dikembangkan untuk pasar yang lebih luas.
“Sekitar 200.000 sampai 250.000 UMKM ada di Sidoarjo. Yang menghasilkan produk berkualitas sekitar 100.000. Mereka menginginkan secara bertahap bisa mendapatkan SNI,” kata BHS.
Ia berharap BSN dapat memperluas pembinaan sekaligus mempercepat proses sertifikasi bagi produk UMKM. Dengan begitu, semakin banyak produk lokal yang memiliki jaminan pemenuhan standar dan lebih siap bersaing dengan produk dari daerah maupun negara lain.
Menurut BHS, potensi produk UMKM Sidoarjo sebenarnya sangat besar. Sejumlah produk makanan khas dan olahan lokal, seperti pastel, klepon, hingga abon, dinilai memiliki kualitas yang tidak kalah kompetitif.
“Saya sudah titipkan kepada pimpinan BSN, Pak Sigit, agar percepatan UMKM Sidoarjo mendapatkan SNI bisa direalisasikan,” ujarnya.
BHS Soroti Biaya Sertifikasi UMKM
Selain mendorong percepatan SNI, BHS juga menyoroti persoalan biaya sertifikasi yang kerap menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Menurutnya, pelaku usaha kecil membutuhkan kemudahan agar tidak terbebani biaya ketika hendak meningkatkan standar produknya.
Ia meminta lembaga sertifikasi memberikan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, terutama usaha dengan skala produksi kecil.
“Kalau UMKM harus dibebaskan, kalau perlu. Tapi kalau harus bayar, tidak boleh lebih dari Rp1 juta. UMKM jangan dipersulit dan jangan diberikan harga yang mahal,” tegasnya.
BHS menilai peningkatan kualitas produk harus berjalan beriringan dengan dukungan pembiayaan. Karena itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.
Pembiayaan tersebut, lanjutnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas, serta memperkuat daya saing usaha sehingga produk UMKM semakin siap masuk ke pasar yang lebih besar.
BSN Pastikan Program SNI Bina UMKM Gratis
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda BSN, Sigit Widyanarko, menjelaskan, pemerintah telah menyediakan program SNI Bina UMKM secara gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, tetapi juga mencakup proses pembinaan hingga produk UMKM memenuhi persyaratan standardisasi.
“Untuk SNI sendiri lebih mudah karena semuanya gratis, khususnya untuk produk-produk kecil dengan risiko rendah,” kata Sigit.
Menurut Sigit, masih terdapat sejumlah persyaratan lain yang menjadi tantangan bagi UMKM ketika ingin memperluas pasar. Di antaranya pemenuhan sertifikasi halal serta perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Karena itu, ia menilai diperlukan kolaborasi antarlembaga agar pelaku UMKM tidak menghadapi proses perizinan dan standardisasi secara terpisah.