Sidoarjo Sepakat Terapkan PSBB

Kabupaten Sidoarjo menyambut baik rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka penyebaran virus corona atau Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya. 

Saat ini, berdasar data terakhir, Sabtu 18 April 2020 kemarin, ada sebanyak 56 kasus positif yang ada di Kota Udang itu. Padahal angka kasus positif di Sidoarjo bisa dikatakan jauh di bawah Kota Surabaya dengan 270 kasus.

Meski tak besar, namun kasus yang ada sudah dinilai besar. Maka itu, untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepakat menerapkan PSBB .

“Kami kira kalau dengan Surabaya memang masih di bawahnya, tapi tren kenaikan kita (Sidoarjo) cukup mengkhawatirkan karena cukup drastis. Satu sisi, kami pandang apa yang sudah kami lakukan tingkat kedisiplinan masyarakat sangat kurang. Sehingga langkah terbaik PSBB. PSBB kami kira kalau hanya Surabaya gak akan efektif,” kata Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, saat ditemui usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu, 19 April 2020 sore.

Sebelum benar-benar menerapkan PSBB, pria yang akrab disapa Cak Nur itu mengaku akan melakukan penghitungan kesiapan daerah dengan berbagai pihak. Sebab, selama PSBB akan memberi dampak sosial bagi warga.

“Dampak yang signifikan bisa memutus mata rantai. Jadi dengan PSBB, SOP harus berjalan efektif karena ada sanksi, tetapi di luar itu kita harus menyiapkan. Kalau kita memberikan aturan ketat maka kita menyiapkan segala sesuatunya dalam menopang PSBB. Ini yang jadi berat bagi kita dan kita harus berani kalau gak ingin tambah terus,” jelasnya.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan perencanaan, namun perlu dikomparasi dengan kemampuan persediaan anggaran untuk memberi bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, sudah ada Rp14 miliar dana awal untuk mendukung pelaksanaan penanganan awal, untuk menyambut PSBB ini disiapkan dana tambahan Rp84 miliar. Namun, dana tersebut masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan ke depan terkait data masyarakat yang terdampak.

“Prioritas kami satu, memperluas kuratif keperluannya apa saja ruang observasi dan rumah singgah. Saat ini masih Rp14 miliar, lalu siapkan Rp84 miliar. Tapi kita sudah melakukan langkah stimulus ekonomi melalui paket untuk meringankan pajak dan menghilangkan retribusi, totalnnya Rp400-an miliar,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pertemuan ini memang sengaja diinisiasi Pemprov Jatim karena melihat peningkatan kasus yang signifikan di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Karena ada persiapan khusus, maka Pemprov ingin mendengar langsung kesiapan masing-masing daerah dalam hal langkah penanganan, termasuk PSBB.