Setelah Dihujani Kritik Mendikbud Janji Perketat Seleksi POP

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim
setelah dihujani kritikan terkait program organisasi penggerak (POP), akhirnya angkat bicara. Menurutnya, penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak.

“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” jelasnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu 25 Juli 2020.

Kemendikbud juga berjanji akan melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. “Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak,” ujar Nadim Makarim.

Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP meliputi verifikasi ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya, termasuk memperhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut, koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi Covid-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan.

"Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP akan terlindungi secara berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi dalam mengikuti keseluruhan proses, dan terlebih lagi atas semua kontribusinya bagi pendidikan Indonesia selama ini. Pemerintah akan terus mengupayakan prinsip gotong royong dalam menyelenggarakan berbagai program dan mencapai tujuan kita bersama,” kata Nadiem Makarim.

POP dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakan masyarakat. Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Saat ini, ada sebanyak 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP ini dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi. Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya tiga organisasi besar menyatakan mundur POP, yakni NU, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi terhadap Mendikbud. Selama menjabat, dia dinilai belum berhasil menorehkan prestasi.