Sertijab Bupati Situbondo, Ini Arahan dan Masukan Khofifah
Situbondo menjadi kabupaten kelima dari 17 Kabupaten/kota yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam agenda serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Jawa Timur.
Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tersebut diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Situbondo pada Selasa 2 Maret 2021 sore.
Prosesi penyerahan jabatan diawali dari Pelaksana Harian Bupati (Plh) yang juga Sekda Kabupaten Situbondo Syaifullah kepada Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suwandi M.M. dan Wakil Bupati Hj. Khoirani, S.Pd M.H dan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi SH dalam rapat paripurna istimewa.
Dalam arahannya, Khofifah meminta kepada Bupati dan Wabup Situbondo untuk dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Situbondo. Utamanya, dalam rangka memberikan akselerasi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi yang terindikasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Tak hanya itu, terdapar sektor lain seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan yang diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, baik di desa maupun kota di Situbondo. Tak hanya itu, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan harus di perhatikan sehingga mampu mendorong sektor unggulan.
Khofifah menyampaikan, bahwa Bupati Situbondo diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan. Terlebih tingkat kemiskinan di Situbondo mencapai 12.22 persen dari total penduduk Situbondo yaitu sebanyak 83.740 pada tahun 2020. Angka itu meningkat dibanding kemiskinan di tahun 2019 sebesar 11.20 persen.
"Permasalahan kemiskinan di Situbondo diwarnai dengan kearifan lokal berbasis sosial budaya yang cukup kompleks, mulai dari hutang di tengah tengah masyarakat hingga pernikahan usia dini," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, Bupati Situbondo yang baru harus menyiapkan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan ruang sosial yang dapat menghargai prinsip kebhinekaan.
Ia juga mengingatkan agar Pemkab Situbondo mampu menyelaraskan program dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan provinsi. Baik keselarasan antara RKP dan RKPD Tahun 2021.
Guna meningkatkan investasi, Khofifah menegaskan, bahwa Pemkab Situbondo harus lebih memprioritaskan layanan perizinan di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna menggaet investor sehingga proses investasi di Situbondo bisa lebih cepat serta pertumbuhan ekonomi bisa lebih bergeliat.
Pada kesempatan yang sama, dihadapan, Kiai dan Tokoh masyarakat yang hadir, Gubernur Khofifah juga mengajak keterlibatan peran kiai dan tokoh masyarakat untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Saat ini IPM Situbondo masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur dengan angka 67,38%, serta menyandang presentase kemiskinan di atas Jawa Timur dalam rentang 9-15% (12,22%).
Mantan Mensos RI itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan keterlibatan para kiai dan tokoh masyarakat di Situbondo.
"Mohon izin kepada para Kiai dan Tokoh masyarakat untuk bersama sama meningkatkan IPM sehingga daya saing masyarakat bisa meningkat di Kab. Situbondo. Kami akan terus mendorong agar IPM Situbondo bisa meningkat," ungkapnya.