Seminggu PPKM Darurat Surabaya, Mobilitas Warga Turun

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dalam penanganan virus corona atau Covid-19 selama satu minggu di Kota Surabaya diklaim telah menekan angka mobilitas masyarakat. Hal itu karena dilakukan berbagai upaya, mulai dari penutupan jalan, penerapan jam malam, hingga penerapan sanksi yang memberi efek jera.

Salah satu sanksi yang diberikan adalah Tour of Duty Makam Keputih dan kerja sosial. Tak sedikit masyarakat yang terjaring karena melanggar aturan.

"Dengan PPKM Darurat mobilitas masyarakat memang sudah turun. Jumlah yang ditangkap juga mengalami penurunan. Memang sanksi itu sengaja dibuat untuk memberikan pemahaman ini lho covid itu ada, yang meninggal juga banyak," ujar Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, saat ditemui di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu 11 Juli 2021.

Eri Cahyadi mengatakan, memang sampai saat ini masih ditemukan warga yang melanggar aturan PPKM Darurat, namun jumlahnya sudah menurun. Paling banyak masih ada warung yang melayani makan di tempat dan melanggar jam malam.

"Masih ada beberapa tempat usaha yang buka lebih dari jam 8 malam. Kalau ada tempat makan tidak apa-apa tapi jangan ada tempat duduknya, harus take away. Ini yang akan kita evaluasi bersama dan akan melakukan tindakan lebih pendisiplinan lagi," katanya.

Selain itu, ia mengaku, akan melihat pula sektor esensial mana yang tidak terlalu urgent dan dapat melakukan work from home (WFH) secara penuh. Sehingga, jumlah mobilitas masyarakat makin menurun.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengaku, rendahnya mobilitas masyarakat diharapkan dapat memutus penyebaran Covid-19. Harapannya, lonjakan kasus yang saat ini terjadi dapat segera ditekan.