Muhammadiyah: Pemerintah Harus Adil, Jangan Hanya terhadap FPI

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi keputusan pemerintah yang resmi melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mempertanyakan alasan pemerintah baru mengumumkan pelarangan FPI itu sekarang.

"Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?" kata Mu'ti secara tertulis Rabu 30 Desember 2020.

Mu'ti meminta pemerintah bersikap adil. Jika ada ormas lain yang tidak terdaftar, Mu'ti meminta pemerintah menertibkannya.

"Meski demikian, pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada ormas lain yang tidak memiliki SKT, ormas itu juga harus ditertibkan," ujar Mu'ti.

"Demikian halnya kalau ada ormas yang kegiatannya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri, semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya," katanya

Kendati demikian, Mu'ti mengimbau masyarakat tidak berlebihan menyikapi pelarangan FPI. Menurut Mu'ti, pemerintah hanya menegakkan hukum.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan. Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," tutupnya.