Sekolah Tatap Muka, Disdik Jatim Ingatkan Pesan Presiden

Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) sebut tengah mematangkan SOP pembelajaran tatap muka (PTM). Meski pemerintah telah memperpanjang PPKM Level mulai 24 hingga 30 Agustus 2021, nanti.

Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) daerah berstatus PPKM Level 1-4 dipersilakan menggelar PTM dengan terbatas. "Berdasarkan Inmendagri nomor 34 Tahun 2021 itu, bagi kabupaten kota yang masuk level 1, 2, dan 3 dipersilakan melakukan PTM terbatas," kata Wahid, Selasa, 24 Agustus 2021.

Akan tetapi, lanjut Wahid, berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, PTM di suatu wilayah bisa digelar, apabila seluruh siswa dan guru sudah mendapatkan vaksin Covid-19. 

"Tapi ada arahan juga dari Presiden Jokowi bahwa apabila warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, juga siswanya sudah divaksin semua, maka dipersilakan melakukan PTM," jelasnya.

Saat ini, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin baru mencapai 80 persen. Sedangkan, para siswa yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi masih fluktuatif.

Wahid mengungkapkan, di Banyuwangi siswa yang mendapatkan vaksinasi hanya sekitar 15 persen, Pacitan 5 persen dan Kediri Raya baru 7 persen. "Kebijakan Gubernur Jatim apabila siswa minimal sudah divaksin dosis satu silakan PTM terbatas untuk kabupaten/kota di level 1,2 dan 3," ucapnya.

Selain vaksinasi, kata Wahid, diberlakukanya PTM juga tidak terlepas dari rekomendasi gugus tugas yakni bupati/wali kota, izin dari orang tua siswa, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim), mengklaim baru ada 70 ribu siswa SMA/SMK telah mendapatkan suntik vaksin. Meski demikian, sekolah tatap muka terbatas tetap dipersiapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi. Ia mengatakan, dari total 1,3 juta siswa SMA/SMK sederajat, baru sekitar 70 ribuan anak yang sudah mendapatkan vaksinasi.

“Baru 70 ribuan, dari total, untuk yang menjadi kewenangan provinsi itu adalah SMA/SMK/SLB itu totalnya 1,3 juta,” kata Wahid, di Gedung Negara Grahadi, Selasa, 17 Agustus 2021.