Kadernya Terjerat Korupsi, PDIP Hargai Proses Hukum yang Berlaku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) pada Minggu 6 Desember 2020. Satu di antaranya Mensos Juliari P. Batubara.
Atas kejadian tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan KPK.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK ,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan ngopibareng.id Minggu 6 Desember 2020.
Pernyataan Hasto ini sebagai respon ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Ia diduga menerima fee Rp10 ribu per paket bantuan sosial penangan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Politisi PDIP menyerahkan diri ke KPK Minggu 6 Desember dinihari dengan mengenakan jaket hitam, celana cokelat, topi hitam, dan masker, langsung menuju lantai dua ruang pemeriksaan.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya secara terus menerus sudah mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan. Apalagi melakukan korupsi.
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto.
Kata Hasto, dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan forum resmi Partai seperti Rakernas, pihaknya selalu menekankan sikap anti korupsi.
Bahkan, lanjutnya, PDIP juga selalu selalu mengundang pembicara dari KPK untuk membangun kesadaran dan semangat anti korupsi.
Lebih lanjut, Hasto menuturkan PDIP mengambil pelajaran berharga dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
Hasto juga mengklaim bahwa PDIP akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar memberikan efek jera.
"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," ucap Hasto.