Sekjen DMI: Masjid Harus Jadi Mercusuar Kemakmuran Masyarakat
Inilah cita-cita Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Imam Addaruqutni MA tentang masjid di Indonesia. Ke depan, tempat ibadah ummat Islam ini jangan hanya menjadi komunitas tapi harus menjadi masyarakat.
"Masjid harus menjadi kekuatan yang berarti. Masjid harus didekatkan ke urusan masyarakat secara umum," katanya saat membuka acara Orientasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi Kader Masjid di Namirah Hotel, Surabaya.
Kegiatan yang digelar PP DMI ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI. Pesertanya adalah para takmir masjid dari Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya. Total diikuti 100 peserta dan akan berlangsung sejak hari ini (31/10/2017) hingga besok (1/11/2017).
Menurut Imam, jumlah masjid di Indonesia sangat besar sekali. Diperkirakan sampai 800 ribu masjid di seluruh Indonesia. Setiap jumat, diperkirakan sebanyak 100 juta umat muslim berkumpul di masjid untuk salat Jum'at. "Ini kan kekuatan yang luar biasa dan sesuatu banget," katanya.
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini melihat kekuatan masjid ini belum banyak dimanfaatkan. Bahkan oleh ummat muslim sendiri. Selama ini masih hanya dijadikan sebagai tempat ibadah. Belum banyak digunakan untuk menggerakkan kehidupan masyarakat secara umum.
"Masjid harus menjadi mercusuar-mercusuar kemakmuran masyarakat. Karena itu, perlu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi sehingga bisa memakmurkan masyarakat di sekitarnya," tutur Imam, tokoh kelahiran Tulungagung ini.
Dalam kaitan ini, PP DMI menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Selain dengan Kementerian Kesehatan RI untuk membuat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis masjid, juga membuat program eco masjid kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
Turut hadir dalam acara ini Ketua PW DMI H Roziqi dan Ketua PD DMI Arif Afandi. Acara yang berlangsung sampai Rabo besok ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Kesehatan Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi. (Azh)