Sebut Ada Mafia di Kemenhan, Besok Dr. Connie Ditunggu Prabowo
Dr. Connie Rahakundini Bakrie, pengamat milter yang menyebut ada Mr. Mafia pada Kementerian Pertahanan dalam upaya modeninasi sistem Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia), Selasa besok 11 Mei dipanggil Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk diajak berdiskusi.
Prabowo, melalui juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan berterima kasih apabila Connie membuka tabir sosok yang dimaksud sebagai Mr. Mafia tersebut.
Musibah tenggelamnya kapal selam KRI 402 Nanggala beberapa waktu lalu memunculkan kritik dari Dr. Connie yang menyebut ada Mr. Mafia yang mengambil keuntungan dalam upaya modernisasi alutsista kita. Kritikan itu disampaikan saat dosen Universitas Pertahanan Indonesia itu menjadi nara sumber dalam wawancara dengan Peter Gontha di CNBC.
Hari ini, Senin 10 Mei Dr. Connie menulis penjelasan yang dikirim ke beberapa media. Berikut isi rilis Dr. Connie selengkapnya.
1. Terima kasih terdalam saya atas apresiasi Bapak Menhan dan perhatiannya pada pemberitaan‘’terkait Mafia Mr.M’’
2. Sebagai WN yang baik, akademisi sekaligus inteketual adalah kewajiban saya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau KEMHAN agar dapat bertindak (bukan sekedar mewanti-wanti) - bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista. Hal ini juga mengingat tugas masyarakat besama K/L terkait adalah mengawal anggaran negara termasuk Anggaran Pertahanan utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita
3. Bahwa terkait beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi Alutsista dan atau MRO diakui keberadaannya juga oleh para tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi 1 Bapak M. Farhan, Mantan KaBAIS Bapak S. Ponto dan Deputy V KSP Ibu Jaleswari Pramodawardhani. Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M dimaksud - bukan tugas seorang akademisi atau intelektual
4. Mr M atau Mdmme M – Mr X atau Mdmme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan
5. Good Governance memandatkan adanya transparansi dimana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementrian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista dimaksud
6. Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi. Contoh sinyalemen terbuka dari Komisi 1 DPR RI Bapak Tubagus Hasanudin tentang RPerpres dengan anggaran +/_ Rp 1760 Trilyun dalam modernisasi alutsista 2020 – 2024. Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi 1? Karena jika benar alokasi PLN tersebut maka seluruh WN perlu mengetahu karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang LN yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan WN
7. Tentang Pseudo Indhan (industri pertahanan semu atau palsu) sudah saya sampaikan sejak era Menhan terdahulu bahwa hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh K/L terkait bersama BPK kepada kepada semua pelaku Inhan BUMN dan atau BUMS
Hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan KEMHAN untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK
8. Saya telah menerima dan mengkonfirmasi kehadiran saya atas undangan untuk menghadap Bapak Menhan dan atau Wamenhan melalui pembicaraan kami bersama Marsma TNI Penny Radjendra (Karo Humas) minggu lalu, tetapi dibatalkan mendadak menjelang pertemuan
Saya juga telah memenuhi undangan dari pejabat PT TMI/ technology Military Indonesia yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak Menhan pada 11 Mei 2021. Untuk itu, selanjutnya terkait keseluruhan point diatas dapat kami diskusikan langsung bersama Bapak Menhan saat pertemuan dimaksud
Sebagai WN yang baik, akademisi sekaligus inteketual adalah menjadi tugas saya al. untuk mendukung KEMHAN dalam membenahi upaya menyusun Road Map Kebijakan Pertahanan Negara agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional sesuai Visi Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam mewujudkan TNI berkekuatan Poros Maritim, Dirgantara dan Permukaan Dunia, dimana modernisasi alutsista serta kemandirian Indhan yang sejati akan terkait sangat pada eksistensi dan kewibawaan Indonesia sebagai bangsa berdemokrasi, berwibawa, berdaulat dan terhormat. Jakarta, 10 Mei 2021, Dr. Connie Rahakundini Bakrie.