Saresehan Medhayoh Transparansi Publik se-Jatim: Bojonegoro Raih nilai A (Informatif)

Upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik terus dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya melalui Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, pada Sabtu 29 November 2025. Acara ini menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya kegiatan tingkat Jawa Timur tersebut diselenggarakan di luar Surabaya.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro sebagai tuan rumah. Ia menyebut kegiatan ini sebagai “pecah telur” bagi Bojonegoro dalam kontribusinya pada penguatan ekosistem informasi publik di Jawa Timur.

“Kegiatan besar tingkat Jawa Timur ini ditempatkan di Bojonegoro. Ini memberi nilai lebih dan memacu semangat kami untuk terus memperkuat keterbukaan informasi,” kata Wabup.

Dalam paparannya, Wabup menyampaikan perkembangan digitalisasi di Bojonegoro. Dari total 1.363.227 penduduk, sekitar 58 persen merupakan pengguna internet aktif. Pengguna laki-laki mencapai 53 persen, sedangkan perempuan 43 persen. TikTok menjadi platform paling diminati, disusul Instagram dan Facebook.

Perkembangan ini membuat arus informasi bergerak sangat cepat, sehingga pemerintah daerah dituntut menghadirkan data akurat dan faktual.

Wabup menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dikelola secara positif dan menjadi ruang komunikasi dua arah yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu sarana nyata yang ia soroti adalah Medhayoh atau SAPA Bupati, yang digelar setiap tanggal 17 setiap bulan.

Program tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan pertanyaan secara langsung tanpa sensor, dan semua dijawab oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kapasitas masing-masing.

Selain itu, Wabup juga menyoroti capaian gemilang Bojonegoro dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah lima tahun tidak mencapai kategori informatif, pada 2025 Bojonegoro berhasil meraih nilai A (Informatif) 100%.

“Ini sebuah kebangkitan. Terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga kami terus dibimbing dalam membedakan informasi yang bersifat kontrol dan informasi yang menjadi bagian dari audit,” ungkapnya.

Penilaian KIP: Kerja Nyata, Bukan Kedekatan

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, menegaskan bahwa capaian Bojonegoro merupakan hasil kerja nyata.

Menurutnya, peningkatan dari kategori “tidak informatif” ke nilai A Plus merupakan bukti transformasi sistem dan komitmen pemerintah daerah.

“Penilaian melalui proses panjang: mulai dari Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara. Itu indikator yang menentukan,” jelasnya.

Ia menyebut konsep Medhayoh selaras dengan prinsip utama keterbukaan informasi: transparansi, partisipasi, dan komunikasi dua arah. Karena itu seluruh Kominfo kabupaten/kota di Jawa Timur diundang untuk memperkuat semangat tersebut.

Sorotan Pemerintah Pusat: Bojonegoro Alami Lompatan Besar

Direktur Informasi Publik Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkominfo, Nur Sodiq Gunaryo, menilai Bojonegoro mengalami lompatan signifikan di bidang KIP, dari nilai C menjadi nilai A.

Ia menyebut tiga tantangan terbesar KIP nasional: Ketersediaan informasi reaktif, akses dan kecepatan layanan, dan keraguan dalam menentukan status informasi.

Nur Sodiq mendorong perubahan paradigma total dalam pengelolaan informasi publik. Menurutnya, badan publik harus beralih dari perspektif lama “informasi itu tertutup kecuali yang terbuka” menuju paradigma sesuai amanat undang-undang:
“semua informasi publik terbuka kecuali yang dikecualikan.”

“KIP bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap Bojonegoro terus mempertahankan nilai A sebagai bukti transparansi berkelanjutan.