Sambut HUT RI, LDII Yakinkan Ponpes Bukan Sarang Radikalisme
HUT Kemerdekaan RI selalu menjadi pengingat masa lalu mengenai perjuangan para pahlawan sekaligus pencapaian dan proyeksi masa depan Indonesia.
"Kemerdekaan ini lahir berkat rahmat Allah serta perjuangan yang gigih dari rakyat Indonesia yang di dalamnya ada ulama pesantren. Berkat rahmat Allah dan perjuangan mereka, negara Indonesia ini merdeka," kata Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Merujuk fakta tersebut maka pola pikir primitif yang menganggap pondok pesantren sebagai sarang radikal harus diluruskan.
"Sejarah membuktikan, pondok pesantren mempunyai andil yang cukup besar dalam mengatarkan indonesia pada 17 Agustus 1945," kata Chriswanto.
Sarjana teknik perkapalan ITS Surabaya itu berkeyakinan bahwa pondok pesantren beberapa kali turut terlibat langsung dalam menghadapi masalah yang dihadapi bangsa. Bahkan, pondok pesantren tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial.
“Kita lihat sejarahnya, ketika menghadapi penjajahan, pondok-pondok pesantren mengirimkan ribuan santri ke medan perang dan haram hukumnya santri kooperasi dengan penjajah. Begitu pula saat bangsa ini menghadapi komunisme, maka pesantren menjadi salah satu basis perlawanan. Begitu pun di saat bangsa ini menghadapi Covid-19, pondok-pondok pesantren menyiapkan fasilitasnya untuk melakukan vaksinasi. Pondok selalu hadir dalam pentas bangsa,” kata Chriswanto.
Menurut Chriswanto, di abad internet ini persoalan kebangsaan terus mendapat tantangan. Bila dahulu kala, rempah membawa penjajahan Indonesia ke Eropa, “Kini masalah perebutan sumber daya, dan Indonesia sebagai negara berpenduduk besar merupakan pasar yang menjanjikan bagi produk-produk asing,” imbuhnya.
Chriswanto mengatakan, globalisasi menempatkan Indonesia sebagai tujuan pengaruh berbagai ideologi. Setiap ideologi, menurutnya melahirkan radikalisme. “Bukan hanya Islam, agama-agama lainnya juga mengalami masalah dengan radikalisme. Bahkan liberalisme yang radikal menghasilkan LGBT hingga hedonisme berupa pemujaan terhadap duniawi,” ungkap Chriswanto.
Persoalannya, Indonesia dengan mayoritas umat Islam, maka radikalisme kerap dilekatkan kepada umat Islam saja, “Umat agama lain yang minoritas, radikalismenya tidak terlalu diperhatikan,” katanya.
Untuk itu, umat Islam di Indonesia harus terus-menerus menunjukkan kontribusi besar terhadap pembangunan. “Ingat sejak Perang Diponegoro, era pergerakan, hingga perang kemerdekaan, umat Islam dan kalangan pesantren berkontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia,” ujarnya.
Untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pondok-pondok pesantren di bawah naungan LDII, DPP LDII mengadakan berbagai seminar kebangsaan. Setiap 17 Agustus, pondok-pondok pesantren di lingkungan LDII menggelar upacara bendera. Sepanjang Agustus para santri mengikuti acara yang diadakan di lingkungan pondok.
Penanaman nilai-nilai kebangsaan tak sebatas acara-acara yang bersifat seremonial, wawasan kebangsaan tersebut diajarkan kepada para penyelenggara pendidikan. DPP LDII menggelar Sekolah Pamong Indonesia (SPI), untuk mengedukasi para pengurus yayasan, para guru sekolah dan pesantren, pamong, hingga petugas keamanan dan kebersihan.
“Pemikirannya, jangan hanya santri dan siswa yang diberi wawasan kebangsaan, sementara penyelenggara dan mereka yang terlibat dalam lembaga pendidikan tidak disentuh. Justru makin rawan bila radikalisme menyusup kepada penyelenggara pendidikan,” kata Chriswanto.
Pamong yang menjadi orang tua pengganti bagi santri dan siswa diedukasi melalui SPI, karena mereka berfungsi sebagai pengganti orang tua. “Sistem boarding school di LDII, membuat para siswa dan santri jauh dari orang tua. Pamong berfungsi sebagai pengganti orang tua, untuk itu mereka harus terlebih dahulu ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Model tersebut, membuat Chriswanto Santoso yakin di lingkungan pesantren tidak ada ruang untuk radikalisme. Sebaliknya, rasa cinta tanah air dan bangsa tumbuh dengan baik. Sehingga para santri bisa terus berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional.