Rujak Soto dan Kue Bagiak Resmi Menjadi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Asli Banyuwangi

Rujak Soto dan Kue Bagiak resmi mendapat surat pencatatan dari Kementerian Hukum sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) asal Banyuwangi. Ini menambah deretan kuliner yang telah resmi diakui berasal dari Banyuwangi. Sebelumnya, ada lima kuliner Banyuwangi telah mendapatkan KIK Pengetahuan Tradisional dari Kemenkumham, yaitu sego cawuk, sego tempong, pecel pitik, ayam kesrut, dan pecel rawon.

Surat pencatatan KIK ini telah diserahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham kepada Pemkab Banyuwangi pada 24 Maret 2025.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersyukur rujak soto dan kue bagiak sudah sah diakui secara hukum berasal dari Banyuwangi. Ke depan Ipuk akan terus berupaya memfasilitasi agar kuliner dan produk-produk Banyuwangi yang lain bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

"Ini adalah salah satu upaya untuk menjaga warisan leluhur,” jelasnya, Jumat,16 Mei 2025.

KIK adalah cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia. Kepemilikan KIK dapat mencegah pihak lain untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia.

Ipuk menambahkan, sejak tahun 2021 pemkab telah memfasilitasi 220 pengajuan produk asli Banyuwangi kepada Kemenkumham. Sebanyak 220 produk tersebut terdiri atas produk kuliner, kriya dan permohonan nama dagang. Dari semua produk tersebut, sebagian besar telah mendapatkan KIK, sedangkan beberapa di antaranya masih dalam proses.

“Kita terus mendorong makanan dan budaya warisan leluhur lainnya kita untuk dicatatkan sebagai “karya” dari Banyuwangi. Tahu walik dan pindang koyong sudah kita ajukan tahun 2023 lalu,” bebernya.

Ipuk menyebut, pada tahun ini pemkab kembali mengajukan enam produk kepada Kemenkumham untuk dicatatkan sebagai kekayaan Bumi Blambangan. Di antaranya, tagline Kabupaten Banyuwangi “The Sunrise of Java”, dan event sport tourism Internasional Tour The Banyuwangi Ijen (ITDBI) sebagai ajang olahraga yang diinisiasi oleh Pemkab Banyuwangi.

Selain pengajuan kekayaan intelektual komunal (kelompok), Ipuk juga mendorong masyarakat agar mendaftarkan hak cipta atas karya intelektual pribadinya (KIP). Sosialisasi terus dilakukan agar pelaku UMKM maupun masyarakat umum sadar untuk mendaftarkan hak cipta atas karya mereka.

"Pemkab juga memberikan fasilitasi bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan kepada Kemenkumham. Prosesnya juga akan didampingi,” ujarnya.

Seperti tahun ini, pemkab fasilitasi pengajuan merek salon kecantikan, dan merek dagang beras biofortifikasi yang dikembangkan perusahaan pertanian asli Banyuwangi PT. Pandawa Agri Indonesia.

“Dengan mendaftarkan KIP, masyarakat tak hanya mendapatkan jaminan hukum atas karya mereka, melainkan juga jaminan ekonomi. Karena sertifikat KIP bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk mengakses pendanaan,” ujarnya.