Rocky Gerung: Capres Harus Kehendak Rakyat
Rocky Gerung meminta partai politik harus jujur dan peka terhadap kemauan rakyat dalam mengusung bakal calon presiden, jangan atas kehendak segelintir elite partai.
Menurutnya, setelah hak demokrasi pemilihan presiden diberangus dengan ambang batas atau presidential threshold, kini ada upaya untuk menyingkirkan calon presiden yang didukung rakyat.
"Saya melihat ada upaya akal-akalan untuk mengingkrahkan Pak Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dari Pilpres 2024, karena modal 20 persen dari jumlah kursi di parlemen atau 25 persen suara sah hasil pemilu 2019 yang menjadi syarat untuk sebagai capres, seperti yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, belum terpenuhi," kata pengamat politik Rocky Gerung, Kamis, 20 Oktober 2022.
Ia mengambil contoh Prabowo Subianto, yang diajukan Gerindra, baru memiliki modal 12,57 persen suara, masih butuh 7,3 persen lagi. Kemudian Anies Baswedan Capres Partai NasDem modalnya baru 9,05 persen. Supaya bisa lolos harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa melewati ambang batas 20 persen. Sementara Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri siap maju dalam kontestasi Pilpres 20224, masih jomblo.
Pengamat Politik lainnya berpandangan, pernyataan Ganjar ini bisa mengubah peta politik Pilpres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP bisa mengubah arah mendukung Ganjar Pranowo daripada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Sedang PKB, Demokrat, PKS, sebagai partai kunci, masih menunggu pinangan bersyarat.
Ia menyebut PDI Perjuangan merupakan satu satunya partai politik yang bisa mengusung capres lawan, mengingat modal suaranya sudah cukup.
Persoalannya sekarang, PDIP dalam menentukan calon presiden, diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Rocky menyayangkan sikap Megawati yang ngotot ingin mencalonkan anak biologisnya Puan Maharani, yang menyebabkan suara banteng moncong putih itu terbelah. Yang loyal kepada Megawati mendukung Puan, sedang yang berpikir untuk kepentingan bangsa dan berpotensi untuk menang terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo.
"Megawati harus legowo tidak memaksakan diri mencalonkan Puan, kalau faktanya kader PDIP tulen Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya lebih hebat," katanya.
Kesiapan Ganjar maju sebagai capres langsung mendapat tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Ia mengatakan kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap. "Pak Djarot, Bu Risma, siap buat bangsa dan negara. Ada Mbak Puan, Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semuanya harus menyatakan siap,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Ngopibareng.id, Rabu, 19 Oktober 2022.
Ia melanjutkan jika ada disiplin partai yang menyebabkan kader harus siap bila ditugaskan oleh partai. "Kemudian, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar jangan kemudian (dianggap) jadi gimmick-gimmick politik. Ya karena, ya di dalam berpartai seperti itu. Semua siap ditugaskan. Namun sekiranya Pak Ganjar menyebut diri sebagai capres itu pelanggaran disiplin organisasi,” urai Hasto.
Yang jelas, lanjutnya, secara organisasional, seluruh kader PDIP saat ini ditugaskan untuk memberi skala prioritas membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai macam masalah ekonomi dengan turun ke bawah.
Hasto juga menekankan jika capres dan cawapres PDIP harus memiliki agenda strategis yang kini sedang disiapkan partai, "Tidak hanya berdiri di awang-awang dengan basis pencitraan," lanjutnya.
Di saat yang sama, Hasto juga menjawab pertanyaan terkait kemungkinan Ganjar telah melanggar disiplin PDIP.
“(Melanggar aturan, red) kalau (mencampuri yang bukan, red) kewenangannya, seperti bicara capres dan cawapres. Pak Ganjar melanggar disiplin Partai jika menyatakan dirinya capres," tegasnya.
Ketika ditanya apakah PDIP tak khawatir pernyataan kesiapan Ganjar akan direspons parpol lain untuk merekrutnya, Hasto mengatakan tidak khawatir.
“Jawaban Pak Ganjar kan, supaya kita betul-betul melihat dalam perspektif politik yang benar, kalau untuk bangsa dan negara kan siap. Itu adalah hasil pendidikan kaderisasi PDI Perjuangan, bahwa semua kader partai harus siap ditugaskan di mana pun, namun untuk capres ranah kewenangan Ibu Ketua Umum,” urai Hasto.
Ketika ditanya apakah PDIP tak khawatir suara pendukung Ganjar akan lari dari PDIP jika tak segera deklarasikan Ganjar, Hasto menegaskan jika PDIP dibangun Soekarno dengan kekuatan kolektif, lewat Partai Nasional Indonesia. Sehingga dalam organisasi, anggota tak bergerak secara individual.
"Buat apa kita berorganisasi kalau setiap anggotanya bergerak sendiri-sendiri. Kita bergerak, berorganisasi itu menyatukan diri dengan kepentingan yang lebih besar. Urusan capres-cawapres, tunggu keputusan ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan ikut-ikutan gimmick politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya, yaitu rakyat,” kata Hasto.