Risma Minta Penyaluran Bansos Terapkan Jemput Bola

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada semua pihak, termasuk bank penyalur untuk memudahkan proses penyaluran bantuan sosial, khususnya kepada mereka yang lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan sistem "jemput bola"

"Dari mengamati pola salur bantuan sosial di berbagai daerah, secara umum ada keterbatasan petugas menjangkau kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas," katanya saat meninjau percepatan pencairan bansos di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 6 Februari 2022.

Dikutip dari Antara, Mensos meninjau percepatan pencairan bansos di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang antara lain di Kantor Kecamatan Tembelang, Kantor Kecamatan Mojoagung, dan Kantor Kecamatan Ngoro.

Pencairan bansos yang dilakukan tersebut adalah bantuan pangan non-tunai (BPNT)/ kartu sembako reguler, BPNT/ kartu sembako, PPKM dan program keluarga harapan (PKH).

Hasilnya, di Kabupaten Jombang, cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi.

Menurut Risma, di sejumlah daerah, bansos yang belum salur berkisar 15-20 persen. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, total KPM BPNT/kartu sembako yang belum transaksi mencapai 13.105 kartu keluarga sejahtera (KKS) dan sebanyak 8.825 KPM belum menerima bantuan.

Di Kabupaten Jombang, terdapat empat kecamatan yang angka bantuan sosialnya dan belum cair di atas 1.000 KPM yakni Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Ngoro.

Dari penjelasan petugas terkait, penyebab tingginya angka bantuan sosial yang belum cair tersebut bermacam-macam.

Sementara itu, untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Mensos meminta kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Mensos meminta agar berinisiatif jemput bola.

"Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit, di satu tempat di kabupaten, ya berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM," katanya.

Risma juga meminta dukungan semua pihak termasuk pemda menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bantuan sosial mendekati lokasi tinggal KPM baik itu kantor camat, kantor desa/lurah atau fasilitas lain yang memungkinkan.

Dalam kegiatannya, Risma juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam mengakselerasi salur bantuan sosial, sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik.