Pemkot Surabaya Hadang Viking Sun, DPRD Jatim Meradang

Keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang menolak bersandarnya kapal pesiar Viking Sun dianggap berlebihan oleh DPRD Jawa Timur. Pasalnya keputusan yang dilakukan oleh Walikota Surabaya tersebut dapat mengganggu potensi minat wisata di Jawa timur.

"Ini namanya panik berlebihan dan ini jelas merugikan pariwisata di Jatim,” ucap Ketua DPRD Jatim Kusnadi di Surabaya, Jumat 6 Maret 2020).

Diketahui kapal yang mengangkut kurang lebih 1.300 turis dari mancanegara dikabarkan akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak hari ini, 6 Maret 2020. Namun, rencana ini dibatalkan karena Pemkot Surabaya menolak kedatangan kapal pesiar mewah tersebut.

Pemkot Surabaya menolak kedatangan kapal ini masuk Surabaya karena diduga karena terdapat dua penumpang yang dinyatakan suspect virus corona.

Kata Kusnadi, keputusan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ini, dianggap tak berdasarkan data atau fakta yang valid. Datanya hanya berdasar kabar yang ia terima dari dermaga sebelumnya yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

“Kalau keputusan pelarangan hanya bersumber ‘katanya’, berarti masih diduga dan belum pasti. Kalau begitu, kenapa dilarang untuk bersandar,” katanya.

Seperti ketahui, sektor pariwisata Jawa Timur saat ini sedang surut pasca isu penyebaran virus corona. Satu sisi, kapal pesiar mewah ini malah membawa ribuan wisatawan asing. Harapannya tentu saja bisa mendongkrak kontribusi di sektor pariwisata di Jawa Timur.

Masih menurut Kusnadi, kapal pesiar Viking Sun itu saat memasuki perairan Indonesia sebenarnya juga sudah menjalani pemeriksaan oleh pemerintah pusat.

“Saya diberi tahu oleh Gubernur Khofifah, kalau kapal tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di NTT dan seluruh penumpangnya sehat. Kalau sudah ada pemeriksaan dan ternyata sehat semua, tentunya tak boleh ada larangan untuk memasuki kawasan perairan atau bersandar,” jelasnya.

Dengan demikian, menurutnya pemerintah pusat telah memberikan izin untuk para turis dari mancanegara itu bisa menikmati perjalanan wisata di Indonesia. Termasuk Jawa Timur salah satunya.

“Kemunculan larangan karena takut penyebaran virus corona jelas berlebihan dan ini yang membuat panik masyarakat,” tandasnya.