Revolusi Sosial Bisa Pecah Bila Kesabaran Rakyat Habis

Gagasan untuk menunda Pemilu dan memperpanjang jabatan presiden, terus menuai kritikan. Perlawanan terhadap gagasan tersebut kali ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La yalla Mattalitti,

La Nyalla meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ia mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.

Usulan penundaan Pemilihan Umum 2024, disampaikan tiga petinggi partai politik koalisi Jokowi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima ngopibareng.id, Selasa 1 Maret 2022.

Pengamatan LaNyalla, usul penundaan Pemilu 2024 dengan alasan situasi pandemi Covid-19 dan kesulitan anggaran memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah. Namun, La Nyalla mengingatkan, hal itu tak lantas mengartikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju dengan usulan tersebut.

LaNyalla juga mengingatkan, revolusi sosial bisa pecah bila kesabaran rakyat melihat tingkah elite yang kelewatan sudah habis.

"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawar oleh rakyat," terang dia.

LaNyalla melanjutkan, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu yang digelar setiap lima tahunan. Lebih lanjut, ia menyampaikan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti.

Menurut LaNyalla, rakyat sangat punya kearifan berpikir. Bahkan, dia bilang, rakyat dengan logika heran melihat usul yang disampaikan di tengah kondisi ketiadaan anggaran ialah penundaan Pemilu 2024, bukan penundaan pemindahan ibu kota negara (IKN).

Ia pun meminta para elite politik tidak memberi masukan yang menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," katanya.

Setidaknya tiga parpol penghuni Senayan hingga kini telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun. Mereka adalah PKB, PAN, dan Golkar. Sebaliknya, empat partai menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, Gerindra dan PPP belum menyatakan sikap.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harus menilai, gagasan menunda Pemilu 2024 merupakan gagasan konyol, dan akan merugikan partai yang dipimpinnya.

"Elite partai yang berinisiatif menunda Pemilu akan ditinggalkan oleh rakyat, dan akan gigit jari pada Pemilu nanti," ungkapnya melalui pesan singkat.