Sekolah SD di Surabaya Disegel, Reni Astuti Luapkan Kekecewaannya
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meluapkan kekecewaannya terkait penyegelan sekolah yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya. Penyegelan itu dilakukan karena tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini disampaikan dalam hearing komisi D, Selasa, 17 Januari 2023.
Reni mengatakan, penyegelan yang dilakukan pada SD/MI Cokroaminoto ini tidak adil alias tebang pilih. Lantaran, ia sering menemui gedung usaha yang belum memiliki IMB masih diberikan dispensasi dan tidak disegel. Tetapi kenapa kalau untuk pendidikan langsung disegel.
"Mana keadilannya misalkan di tempat yang lain ada yang tidak ber-IMB tapi tidak disegel, tempat usaha, tempat hiburan umum. Ini tidak adil," protesnya sambil gemetar menahan air mata, Senin, 17 Januari 2023.
Menurutnya, sejauh ini penyegelan yang dilakukan Pemkot terkait izin IMB masih tebang pilih. Karena dari data yang direkomendasikan tidak semuanya dilakukan penyegelan.
"Pertanyaan saya, berapa sih yang direkomendasikan untuk disegel di 2022 tadi dari 7.000 (bangunan). Tadi saya tanya Satpol PP dari rekomendasi Cipta Karya 7.000 itu, berapa yang disegel?" tanya Reni.
"Karena sering kali kami juga mengetahui ada yang direkomendasikan segel tapi tidak disegel, ada juga yang menyalahi aturan juga tidak direkomendasi segel. Ini menjadi tebang, pilih tidak adil. Apalagi ini adalah pendidikan," imbuhnya.
Kekecewaan Reni bukan tanpa alasan, pasalnya ketika ia mengunjungi murid-murid SD/MI Cokroaminoto yang sedang belajar di rumah guru dan warga pada Senin, 17 Januari 2023, ia melihat kondisi tempat belajar-mengajar yang tak layak.
Ia pun menceritakan, ketika ia datang di salah satu rumah yang digunakan sebagai tempat belajar. Ada sekitar 20 murid yang belajar di ruangan 3x3 dengan kondisi duduk yang saling berimpitan.
"Bayangkan saja, ini saya masuk pintu rumah, anak-anak itu belajar di ruangan berukuran kurang lebih 3x3. Kondisi duduknya seperti saf salat rapat, ini kan kondisi yang memprihatinkan di Surabaya," tegas Reni.
Menurutnya, kondisi duduk yang berimpitan itu juga akan berpengaruh pada perkembangan motorik anak ke depannya. Reni pun meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan dispensasi pengurusan IMB dan segera membuka segel bangunan. Ia menambahkan, jika ada kekhawatiran terkait konstruksi bangunan, ia persilakan untuk didampingi.
"Saya yakin Pemkot memiliki ahli-ahli untuk melakukan pendampingan. Kalau ada pengukuran bangunan yang salah bisa dilakukan perbaikan. Sehingga pembangunan bisa tetap jalan dan anak-anak segera bisa belajar di tempat yang layak," sarannya.
Ia pun menyayangkan adanya kejadian ini, karena bidang pendidikan menjadi salah satu fokus pembangunan Pemkot Surabaya di 2023.
"Pembangunan Surabaya 2023 untuk meningkatkan kualitas SDM. Saya sedih saja, karena ada kualitas pendidikan di sana. Kemudian sekarang kita melihat anak-anak yang usia SD dan MI kondisinya seperti itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, sudah sekitar 6 bulan lamanya ratusan murid-murid SD/MI Cokroaminoto melakukan proses belajar mengajar di rumah guru, dan sebagian lagi di rumah warga sekitar yang disewa.
Hal ini dilakukan lantaran gedung sekolah yang berada di Jl Petukangan Tengah Nomor 37, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya ini disegel oleh Satpol PP karena tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penyegelan dilakukan sejak November 2022 lalu.