Ratusan Mahasiswa PTS Gabungan Se-Jatim Ingin SPP Dipotong 50%
Ratusan mahasiswa gabungan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Jawa Timur (Jatim) mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, pada Senin 29 Juni 2020.
Mereka menuntut agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memotong 50% Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kuliah.
Ketua Aliansi BEM Surabaya, Eko Pratama mengatakan, jika para mahasiswa menuntut pemotongan SPP bagi mahasiswa PTS sama seperti yang diterapkan untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
“Tuntutannya, turunkan SPP 50%. Kami minta negara hadir di sini. Permendikbud No. 25 tahun 2020 tidak mengatur relaksasi SPP untuk perguruan tinggi swasta,” kata Eko, disela-sela aksi demo.
Perlu diketahui, Mendikbud Nadiem Makariem telah mengeluarkan Permendikbud No. 25 Tahun 2020, mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dana bantuan UKT mahasiswa, untuk tetap mendapatkan akses layanan pendidikan secara optimal di masa pandemi corona.
Sayangnya, kebijakan yang menyanggkut keringanan pembayaran SPP serta pengambilan Satuan Kredit Semester (SKS) tersebut hanya berlaku untuk PTN saja. Sementara bagi mahasiswa PTS masih belum diatur.
“Kami bukan anak tiri. Kami juga menyumbang dana untuk Indonesia. Kami pengen hak yang sama, (PTN) yang sudah diberikan relaksasi,” jelas Eko yang diamini para peserta demo.
Mahasiswa yang berasal dari kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersebut mengungkapkan, jika dirinya sudah bertemu dengan Kepala LLDIKTI. Menurutnya, yang bersangkutan sudah menyetujui tuntutan mereka.
“Sama Prof Suprapto (Ketua LLDIKTI) tadi sudah tanda tangan tuntutan kita. Kami akan kawal ini, (karena) Ketua LLDIKTI sudah menyetujui,” ungkapnya.
Jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, para mahasiswa ini akan kembali mengadakan aksi demonstrasi di beberapa gedung pemerintahan. Tak hanya itu, mereka juga bakal membawa massa aksi yang lebih besar.
“Kami menyasar DPRD Jatim dan Pemprov Jatim, untuk memberikan jaminan supaya teman-teman mahasiswa bisa tetap kuliah meskipun nunggak. Kita akan menggelar aksi ke DPRD dan Pemprov dalam minggu ini akan kami kondisikan,” tutup Eko.