Ralat Hasil Swab Warga, Dinkes Surabaya harus Tanggung Jawab

Carut-marut penanganan Covid-19 Kota Surabaya kian mengemuka. Terlebih adanya dugaan kejanggalan dalam penyampaian data dan pemulangan warga yang diisiolasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan Tegalsari Surabaya mendesak, pihak Dinas Kesehatan dan Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Linmas Surabaya bertanggung jawab dan meminta maaf.

"Ini kesalahan sudah fatal. Pertama kesalahan prosedur penyampaian data. Kedua soal perintah pemulangan. Jelas SOP dilanggar," kata Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Kedungdoro Surabaya, Maria Rusalin, Kamis 4 Juni 2020.

Maria menyayangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Terlebih yang melakukan adalah dinas yang berkaitan langsung dengan pandemi. Hal ini dinilai merugikan warga dan berdampak pula ke Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Dia menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait kejadian pelanggaran SOP ini. "Terlalu nyata kesalahannya. Dari data negatif tiba-tiba berubah positif, lalu perintahnya dipulangkan. Ini ada yang janggal. Kalau memang salah Dinkes Surabaya dan BPBD Limmas harus mengakui, jangan saling lempar," kata Maria.

Padahal menurut Maria, pemulangan para pasien hanya dilakukan jika pasien tersebut benar-benar sembuh. dengan melakukan dua kali test swab yang hasilnya negatif.

"Harusnya ada pelarangan kalau memang belum sehat atau negatif," katanya.

Diketahui, sebanyak 15 warga Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya dipulangkan dari isolasi di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya, Sabtu pekan lalu. Proses pemulangan belasan warga ini dikawal dan difasilitasi oleh BPBD Linmas dan Satpol PP Surabaya.

Warga yang terlanjur bahagia dibuat berkecamuk keesokan harinya. Sebab, Puskesmas Kedungdoro Surabaya mengabarkan lima dari belasan warga tersebut positif Covid-19.