Potensi Radikalisme di Surabaya Besar, DPR RI Minta Pemkot Aktif

Anggota Komisi III DPR RI Bambang DH mengatakan, radikalisme di Kota Surabaya masih memiliki potensi besar. Menurutnya, potensi itu setelah kejadian Bom Surabaya tahun 2018 lalu.

"Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya harus pro-aktif untuk menyelesaikan hal tersebut. Jangan hanya dibebankan seluruhnya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Bambang DH, Senin, 3 Agustus 2020.

Menurutnya, BNPT sudah terlalu memiliki beban berlebih terkait dengan deradikalisasi dan penanganan terorisme. Apalagi anggaran nasional dari APBN ke BNPT itu relatif kecil menurut Bambang.

"Karena APBN yang mendukung BNPT itu relatif kecil. Mereka yang dilakukan deradikalisasi oleh BNPT dengan APBN, dan setelah selesai lalu dikembalikan ke daerah. Nah, kalau di daerah tidak ada intervensi ya akan kambuh lagi," kata Bambang.

Bambang meminta, adanya pelibatan daerah khususnya di Kota Surabaya. Bukan hanya berbentuk anggaran, namun juga terkait dengan koordinasi dengan BNPT, pembinaan setelah program deradikalisasi, dan lainnya.

Menurutnya, sejauh ini di bawah kepemimpinan Risma, belum pernah melihat peran aktif pemkot dalam penanganan bersama BNPT.

"Jadi, segitiga BNPT, Kemendagri, dan pemda itu saya pikir akan jauh lebih baik dan efektif. Karena saya ingat kejadian di Surabaya terakhir itu ternyata pelaku dari luar Surabaya. Ini kalau pemda tak aktif menangani dan hanya dibebankan ke BNPT ya repot. Sejauh ini saya belum pernah lihat Pemkot Surabaya berperan di sini," katanya.

Maka dari itu, ia berharap Pemkot Surabaya dan pemda lainnya bisa terus aktif dalam kerjasama dengan BNPT. Ia ingin pemda tak lagi memandang masalah deradikalisasi dan terorisme hanya kewenangan dan tanggungjawab BNPT semata.

"Kita harus aktif dan cepat selamatkan mereka ini dengan pelbagai program. Supaya yang lain tidak meledak jadi ekspresi kasus di mana-mana," katanya.