Pupus Harapan Denny Indrayana Jadi Gubernur Kalsel
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana dalam sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) tahun 2020.
MK menyatakan Denny Indrayana tidak punya kedudukan hukum dalam perkara tersebut. Dengan begitu, berbagai tuntutan yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era pemerintahan SBY ini pun tidak diterima majelis hakim.
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam persidangan yang digelar daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat 30 Juli 2021.
MK menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-kpt/63/prov/VI/2021. Keputusan itu mengesahkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Kalimantan Selatan pascaputusan MK.
Dengan begitu, pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhidin memenangkan Pilgub Kalimantan Selatan dengan 871.134 suara. Sedangkan Denny Indrayana-Difri harus menerima kekalahan setelah meraih 831.178 suara.
"Memerintahkan Termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020," ucap Anwar.
Sebelumnya, KPU menyatakan Pilgub Kalimantan Selatan dimenangkan oleh petahana Sahbirin-Muhidin. Namun, penantang Denny Indrayana-Difri tak puas dengan hasil Pilkada dan melayangkan gugatan ke MK.
MK menetapkan ada sejumlah pelanggaran dalam Pilgub Kalimantan Selatan. MK pun memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Pemilihan itu digelar pada 9 Juni.
Denny Indrayana-Difri hanya mampu memperoleh 57.100 suara dalam pemungutan suara ulang itu. Sebaliknya, petahana mampu mengamankan 119.307 suara.