Pupuk Subsidi Langka di Bojonegoro, Diduga Ini Penyebabnya
Terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, lantaran pengajuan kuota pupuk tidak dipenuhi 100 persen oleh pemerintah. Itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani, Rabu 7 Desember 2022.
Pemerintah pusat, kata dia, mengurangi jumlah pupuk bersubsidi. Sekarang ini, jenis pupuk yang bersubsidi hanya jenis Urea dan NPK. “Untuk alokasi pupuk Urea yang diajukan sesuai sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK sebanyak 101.026 ton,” tegasnya.
Sementara, alokasinya dikurangi hanya sebesar 72 persen atau sebanyak 73.631 ton dari usulan. Sedangkan untuk pupuk subsidi jenis NPK alokasi 45.300 ton sudah tersalurkan 35.115 ton atau 77,52 persen. “Pupuk NPK ini sesuai e-RDKK ini hanya terealisasi sebesar 40 persen,” jelasnya.
Untuk mengatasi kelangkaan, pihaknya mengklaim telah melakukan upaya maksimal untuk memberikan solusi kepada petani. Satu diantaranya menggalakkan penggunaan pupuk organik. "Kami juga mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Dinas Pertanian Pemprov Jatim," ujarnya.
Dikatakannya, usulan penambahan alokasi pupuk telah diberikan sebanyak dua kali. Namun tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan petani di Bojonegoro.
Kemudian, lanjut dia, untuk penggalakkan penggunaan pupuk organik, yakni dengan melakukan demplot. Untuk budidaya tanaman sehat. “Sudah ada demplot seluas 25 hektar di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander,” tegasnya.
Jika setelah ada demplot, upaya DKPP Bojonegoro kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani di setiap kecamatan untuk pembuatan pupuk organik. “Intinya, solusi pertanian sekarang adalah dengan penggunaan pupuk organik,” tandasnya.
Meskipun penggunaan pupuk organik memiliki kelemahan, dimana hara dimana pupuk organis perlu waktu untuk diserap tanaman 3 bulan. Namun kelebihannya banyak, diantaranya mampu memperbaiki struktur, tekstur, kimia, bio kimia, dan tanah.