Puluhan KK di Lokasi Rawan Longsor di Jember Enggan Direlokasi
Sebanyak 50 Kartu Keluarga di Dusun Rayap, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember enggan direlokasi. Meski di daerah itu sempat terjadi bencana longsor empat tahun lalu, warga tetap merasa aman.
“Kami sudah mulai melakukan pemetaan bencana dan langkah antisipasinya. Salah satu lokasi rawan longsor di Dusun Rayao kita tawarkan relokasi ke tempat aman, namun mereka menolak,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Rabu, 03 November 2021 sore.
Menurut Hendy, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG mulai bulan November 2021, Jember berpotensi diguyur hujan yang cukup tinggi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jember menjadi langganan bencana banjir dan tanah longsor.
Untuk itu Pemkab Jember bersama Polres Jember dan Kodim 0824 Jember mulai melakukan mitigasi bencana. Setidaknya diketahui ada 24 desa yang tersebar di sembilan kecamatan masuk daerah rawan banjir dan tanah longsor.
Sejauh ini tim gabungan sudah gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana banjir dan tanah longsor. Dengan melibatkan relawan kebencanaan, Pemkab Jember juga sudah mulai mendata jumlah warga yang tinggal di lokasi rawan bencana banjir dan longsor.
“Sudah kita kumpulkan relawan, ada beberapa relawan yang selalu aktif dan ada beberapa yang belum aktif. Kami juga libatkan Polri, TNI dan Muspika, hari ini kami sedang mendata warga yang tinggal di daerah rawan bencana,” jelas Hendy.
Selain berupaya meminimalisir bencana dan dampak yang ditimbulkan, Pemkab Jember juga menawarkan relokasi kepada warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Pemkab menawarkan relokasi kepada 50 KK yang tinggal di lokasi rawan longsor, Dusun Rayab, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa.
“Saya sudah meninjau sendiri kondisi warga Dusun Rayap pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu. Mereka tinggal di dekat bukit setinggi kurang lebih 25 meter dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat,” tutur Hendy.
Karena tahun 2018 lalu di lokasi itu sempat terjadi bencana tanah longsor, dalam kunjungan itu Hendy menawarkan akan merelokasi warga ke tempat yang aman. Sesuai rencana mereka akan direlokasi ke tanah milik Pemkab Jember yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka saat ini.
Bahkan Hendy yang saat itu datang bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, akan membantu pembuatan sertifikat tanah untuk warga. Namun perkembangan terakhir, warga yang tinggal di lokasi itu menolak direlokasi. Warga tidak mau meninggalkan rumah yang sudah sejak lama ditempati.
“Mereka menolak direlokasi. Saya sudah meminta Camat Arjasa agar memberikan pengertian dan membujuk kembali warga agar bersedia,” pungkas Hendy.
Sementara Kepala BPBD Jember Sigit Akbari menjelaskan, sejauh ini BPBD Jember sudah melakukan langkah-langkah pra bencana. Mulai dari memberikan peringatan dini kepada masyarakat, membentuk Desa Tanggap Bencana (Destana), melakukan apel gelar pasukan, dan melakukan koordinasi dengan para relawan di Kabupaten Jember.
”Kita juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat soal apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, mulai banjir bandang hingga banjir genangan,” kata Sigit.
Terkait pencegahan bencana banjir yang diakibatkan faktor alam lanjut Sigit, BPBD Jember belum bisa melakukan langkah pencegahan. Sigit mencontohkan banjir genangan yang terjadi di Kecamatan Sumberbaru yang dipengaruhi pasang surut air laut.
“Saat air laut pasang, air dari atas tidak bisa mengalir ke laut sehingga menyebabkan banjir genangan. Biasanya saat air mulai surut banjir genangan itu juga ikut surut.,” tambah Sigit.
Berkaitan dengan banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut itu, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan menambah sodetan di muara sungai. Sodetan itu nanti akan membagi beban air mengair ke laut.
“Di Kabupaten Jember terdapat tiga sungai besar yang bermuara langsung ke laut, seperti DAS Mayang, Bedadung, dan Tanggul. Antisipasi memperbanyak sodetan. Ini tugas PU Bina Marga Kabupaten dan Jawa Timur, karena ada beberapa yang menjadi kewenangan provinsi,” pungkas Sigit.