Puan Maharani: PDIP Tidak Ikuti Data Luhut Pandjaitan

Ketua DPR Puan Maharani membantah klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemilih PDIP mendukung penundaan pemilihan umum 2024.

Puan yang menjabat Ketua DPP PDIP menyatakan partainya memiliki data tersendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak akan mengikuti data yang disampaikan Luhut. Itu saja," ujar Puan pada wartawan di kompleks Gedung Nusantara, Senayan, saat akan sambang ke Kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta, Selasa 15 Maret 2022.

Pembicaraan Puan fokus pada bantahannya terhadap klaim Luhut tentang penundaan pemilihan umum, sehingga tidak menjelaskan agenda pertemuannya dengan Ketua Umum PBNU.

Menurut Puan data yang dimiliki oleh PDIP pun berupa big data.

"Dan data kami partai politik, big data juga," ujarnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto pun mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu. Ia menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya secara akademis.

"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kata Hasto.

Luhut sebelumnya mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan pemilihan umum 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Tak hanya itu, dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.

Pakar telematika Roy Surya juga angkat bicara soal big data yang disampaikan Ketua Umum PKB maupun Menko Marves, yang menyebutkan 160 juta rakyat Indonesia setuju pemilihan umum ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Roy berpesan jangan membohongi rakyat dengan data palsu alias abal-abal.