Puan Maharani dan Grand Sheikh Al-Azhar, Ternyata Begini Cara Tangkal Radikalisme

Indonesia sedang membahas rencana kerja sama pembangunan Islam dengan Universitas Al-Azhar Mesir. Pembahasan dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran paham radikal dan mencetak dai-dai yang menyebarkan Islam moderat.

"Pemerintah ingin mengembangkan kurikulum Islam yang moderat di Indonesia, yang dimulai sejak SD hingga perguruan tinggi. Al Azhar bisa berperan aktif dalam pengembangan kurikulum tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Dalam siaran pers diterima ngopibareng.id, disampaikan Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, dan Deputi Menko PMK bidang Pendidikan dan Agama.

Puan, yang mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu mengapresiasi komitmen Al Azhar mengirim pengajar dai ke Indonesia dan menyediakan beasiswa untuk para ustadz. Saat ini, ada sekitar 4.600 mahasiswa Indonesia yang belajar di Al Azhar.
Hal itu diwujudkan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Grand Sheikh Al-Azhar, Prof Dr Ahmad Mohamed Tayeb, di Kairo, Kamis (26/4/2018).

Puan menyampaikan rasa bangganya karena banyak alumni Al Azhar menjadi tokoh masyarakat saat kembali ke Indonesia.
Adapun Grand Sheikh mengimbau mahasiswa Indonesia tidak terpengaruh kelompok-kelompok menyimpang dan radikal. Dia juga berharap pemerintah Indonesia memberikan beasiswa pada 607 mahasiswa yang saat ini tinggal di luar asrama Al Azhar.
"Hal ini penting untuk memantau mahasiswa agar tidak terpengaruh kelompok-kelompok yang tidak jelas," ujar Grand Sheikh.

Grand Sheikh menerima undangan Menko Puan pada Al Azhar untuk berkontribusi terhadap gagasan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai pengembangan Islam Moderat.  

Universitas Islam Internasional Indonesia dibangun pemerintah Indonesia di lahan 142,5 hektare dan ke depannya diharapkan menjadi pusat kajian Islam internasional dan tempat mempelajari peradaban Islam bagi seluruh mahasiswa dari dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu, sebut Menko PMK, kampus tersebut akan membutuhkan tenaga pengajar yang kompetitif di bidangnya, sehingga terbuka peluang melakukan kerjasama dengan para ulama untuk ikut mengembangkan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menko PMK berharap agar ada orang Indonesia yang juga mendalami ilmu agama khususnya terkait dengan fatwa.

"Insya Allah, Al Azhar siap mengirim dosen ikut mengajar di UIII agar cepat berkembang. Sangat senang bertemu dengan keluarga Bung Karno," ujar Grand Sheikh.

Puan lalu menyampaikan salam dan pesan dari Presiden Joko Widodo serta Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri, kepada Grand Sheikh.

Ucapan terima kasih disampaikan atas kesediaan Grand Sheikh Al Azhar menjadi pembicara utama dalam forum High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat al-Islam (HLC-WMS) di Bogor, pada 1-3 Mei 2018.

"Saya sangat bahagia karena Ibu Menko berkenan hadir. Terima kasih atas undangan Presiden RI untuk hadir dalam pertemuan di Jakarta dan terima kasih juga atas undangan Ibu Megawati," tambah Grand Sheikh.

Grand Syeikh juga mengungkapkan kebahagiaannya bertemu cucu Presiden pertama RI Soekarno. Sebagai bentuk penghormatan membangun hubungan Indonesia-Mesir, Al Azhar telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa pada Bung Karno.

"Saya sangat mengenal Bung Karno sejak sekolah di SMA dan saya senang sekali hari ini bisa ketemu dengan cucu Bung Karno. Kita tahu bahwa Sukarno sebagai inisiator KTT Asia Afrika di Bandung," ujar Grand Sheikh.

Setelah menemui Grand Sheikh Al-Azhar, Menko Puan menemui tokoh Islam berpengaruh di Mesir lainnya, Grand Mufti Mesir Prof Dr Shawki Allam. Pertemuan dilakukan sebagai upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Mesir.

"Kami berharap agar Grand Mufti dapat membantu mengembangkan pemikiran Islam moderat," ucap Puan.

Menurut Puan, pengembangan pemikiran Islam moderat perlu dilakukan sejak dini dan bersama-sama.  

"Tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh tokoh agama Islam di dunia," ujar Menko perempuan termuda itu.

Grand Mufti mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia mendesain kurikulum pengembangan Islam moderat sejak dini dan menawarkan bantuan pengembangan kurikulum. Grand Mufti memuji Pancasila yang disampaikan Puan dan menyambut baik rencana pembangunan Universitas Islam Internasional di Indonesia yang dapat memperkuat lembaga fatwa untuk menangkal penyebaran paham Islam radikal.

"Kami senang ada kerja sama yang baik terutama bagi pelajar Indonesia untuk belajar fatwa. Insyallah lembaga ini siap menyuplai bahan sebagai referensi," ujar Grand Mufti.

Grand Mufti menyampaikan, paham radikal ibarat orang yang meminta air bersih kepada orang yang ada di atas kapal. Seharusnya orang itu meminta pada orang yang ada di atas kapal, tapi karena tidak ingin sulit, maka orang itu memilih melubangi kapal untuk mendapatkan air bersih tersebut.

"Jika ini dibiarkan maka akan membahayakan semua penumpang kapal," tambah Grand Mufti. (adi)