PTM Surabaya Dimulai Hari Ini, DPRD Minta Prokes Jangan Kendor

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dimulai di Kota Surabaya pada hari ini, 6 September 2021. Setelah hampir 18 bulan para pelajar sekolah daring, kini tiba waktunya PTM meski dilaksanakan secara terbatas. Hasil asesmen Satgas Covid-19, sebanyak 15 SMP negeri dan swasta boleh menggelar PTM. Izin ini akan menyusul ke jenjang SMP hingga SD.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi insan pendidikan di Kota Pahlawan terkait pelaksanaan PTM. Namun, dia tetap mengingatkan tentang pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan siswa dan guru.

“Saya sampaikan selamat kepada semuanya. Hari ini 15 SMP. Yang lainnya dalam simulasi dan asesmen dari Satgas Covid-19. Tentu kita harapkan semua memenuhi prosedur. Saya yakin anak-anak kita sudah kangen sekolah. Sekali lagi selamat, tapi tetap prokes jangan kendor,” ujar Adi dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada Ngopibareng.id.

Ada tiga hal penting dalam PTM terbatas. Pertama, penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Prokes tugas bersama. Bukan tugas Satgas Covid-19 saja. Pemkot Surabaya sudah membentuk Satgas pelajar, itu bagus. Tapi semua pihak harus terlibat, mulai orangtua hingga guru. Harus saling mengingatkan,” jelas Adi.

Kedua, lanjut Adi, monitoring dan evaluasi secara sungguh-sungguh serta konsisten. Bila ada sekolah yang lalai, perlu segera dievaluasi demi kepentingan utama, yaitu keselamatan semuanya.

“Pandemi Covid-19 jangan sekali-sekali dipandang remeh. Semua yang terlibat di PTM harus disiplin. Jika ada sekolah lalai, misalnya tidak menerapkan jaga jarak dengan baik, harus segera dievaluasi. Ini bukan sok disiplin, tapi demi keselamatan semua pihak,” jelasnya.

Ketiga adalah penyiapan infrastruktur sekolah yang mampu mendukung penerapan PTM. Misalnya, sirkulasi udara dan sarana sanitasi. Sebab menurutnya, PTM sangat penting dilakukan untuk menjaga akselerasi kualitas SDM di Surabaya. Sebab, pembelajaran jarak jauh diakui memang membuat hasil pembelajaran menjadi tidak optimal. Berbagai riset pendidikan juga menunjukkan hasil serupa.

“Bahkan bisa ada loss generation. Maka kita benar-benar mendukung PTM. Namun, semua aturan harus tegak. Kalau PTM teledor, ada kluster Covid-19 di sekolah, kemudian membuat kasus kembali naik, tentu imbasnya kembali ke sekolah, yaitu PTM diberhentikan lagi. Itu yang tidak kita inginkan, sehingga semua harus kompak dan disiplin,” tutur Adi.