PSBB Surabaya Raya, Khofifah Kucurkan Rp161 M Sepekan

Seminggu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya Raya jilid dua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelontorkan dana sejumlah Rp 161.659.453.600 ke wilayah Surabaya Raya yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, total Rp 161,6 miliar itu dialokasikan untuk keperluan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, bantuan sembako, dapur umum, pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan sosial. "Total distribusi ke wilayah Surabaya Raya sudah mencapai 161,6 miliar," kata Khofifah.

Secara rinci, Khofifah menjabarkan bahwa dana tersebut di antaranya terdistribusikan ke dalam 51.100 paket APD bagi tenaga kesehatan (nakes) atau setara dengan Rp 31.961.687.500.

Selain itu, sebanyak Rp 1.354.004.100 untuk keperluan operasional Dapur Umum dan pembagian 13.329 paket sembako senilai Rp 178.000 per paket, ke masyarakat atau setara Rp 2.373.562.000 .

"Ya kalau ditotal kira-kira sudah Rp 31,9 M yang sudah kami support untuk APD Surabaya Raya. Sedangkan untuk bantuan paket sembako angkanya bisa mencapai Rp 2,37 M," katanya.

Kemudian, terkait dengan bantuan pemberdayaan PKL, saat ini sudah mencapai lebih dari 18.500 bungkus atau setara dengan lebih dari Rp 227.500.000. Dari sekitar 18.500 bungkus tersebut, 15.000 bungkus telah didistribusikan khusus di Kota Surabaya.

Khofifah mengatakan, di setiap dapur umun di Surabaya Raya, setidaknya ada 20 PKL yang diberdayakan oleh Pemprov Jatim. Mereka diminta untuk menyiapkan 50 nasi bungkus pada saat berbuka puasa dan 50 bungkus saat santap sahur.

Sedangkan, untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19, Pemprov telah menyalurkan bantuan yang terbagi ke dalam suplemen BPNT berbasis kelurahan dengan total mencapai Rp 38.693.700.000 atau setara 128.979 keluarga penerima manfaat (KPM) dan jaringan pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 87.000.000.000 atau setara Rp 145.000 KPM.

Untuk bansos anggaran langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota. Sementara suplemen BPNT dana langsung dikirim ke rekening KPM melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA).

"Jadi untuk penerima Suplemen BPNT ini diberikan Top Up seratus ribu kali tiga bulan. Dengan total seluruh Jatim ada 333.022 KPM, untuk kota Surabaya 118.758 KPM, sekitar 30 persen dari total provinsi karena seluruh wilayahnya kelurahan," katanya.

Jika suplemen BPNT didistribusikan berbasis kelurahan, maka pendistribusian bansos JPS oleh Pemprov diserahkan ke kabupaten/kota untuk mendistribusikan. Pemilihan keluarga penerima bantuan yang terdampak covid diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

"Begini, siapa yang terdampak covid-19 dan belum tersisir oleh berbagai bansos, yang paling tahu adalah bupati/walikota. Karena mereka yang punya datanya," katanya.

Dari total Rp 161,6 M tersebut, Surabaya mendapat kucuran dana terbesar mencapai Rp 89.875.967.250. Kemudian disusul oleh Sidoarjo sebesar Rp 46.935.125.500 dan Gresik dengan total kucuran dana mencapai Rp 23.797.958.000.

Semua kucuran dana tersebut merupakan bentuk dukungan dari Pemprov Jatim kepada kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai ikhtiar untuk menekan penyebaran virus covid-19 di Jawa Timur.