PSBB di Jakarta Bisa Batal Penolakan Publik Cukup Kuat

Rencana diterapkannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta 14 September 2020 besok, bisa saja batal. Pasalnya, kuatnya penolakan publik yang menyatakan keberatan diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta

Tidak tanggung-tanggung, keberatan terhadap PSBB itu juga diungkapkan
oleh orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono melalui surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Pendiri pabrik rokok Djarum itu memaparkan sejumlah alasan dan bukti jika PSBB Jakarta tidak berhasil menekan kasus.

Dalam suratnya bertanggal 11 September itu, Budi Hartono memulainya dengan menyebutkan dua alasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberlakukan PSBB. 

Pertama tentang kasus yang lebih banyak dan kedua, kapasitas rumah sakit yang akan penuh dalam waktu dekat. "Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat," tulis surat tersebut.

Dua argumen disampaikan untuk mendukung klaim tersebut. Pertama, PSBB Jakarta disebut tak efektif menurunkan tingkat infeksi di Jakarta, bahkan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto mengaku keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota negara. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak kepada roda perekonomian Jakarta.

Sebelumnya para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengeroyok kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB total mulai 14 September 2020.

Sejumlah pernyataan diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Tidak berhenti di situ, Wakil Ketua Umum juga meminta Menhan Prabowo mengusuksn pada Presiden Jokowi supaya mencopot Anies sebagai Gubernur DKI, karena memberlakukan PSBB tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kader Gerindra yang pernah terang-terangan mengaku sebagai pendukung Joko Widodo (Jokowi) sejati itu, meminta Riza Patria siap-siap jadi Pejabat Sementara Gubernur DKI menggantikan posisi Anies Baswedan bila ia bersikeras memberlakukan kembali PSBB di Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan ketika dikonfirmasi sehubungan dengan penolakan PSBB, melalui pesan singkat menjelaskan diterapkannya kembali PSBB di Jakarta sejalan dengan perintah Presiden tentang penanggulangan Covid-19. Sampai sekarang belum diputuskan, kata Anies Minggu 13 September 2020.

Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Nasional, Doni Monardo menegaskan pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat. Saat ini memang belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB atau tidak. Pemerintah pusat lebih menginginkan pembatasan sosial berskala mikro da komunitas (PSBMK).

"Kita harus berusaha semaksimal mungkin bekerja sama agar upaya pencegahan ini harus menjadi tujuan utama kita. Komunitas perlu menjadi ujung tombak, perlu menjadi garda terdepan. Jangan kita biarkan dokter rumah sakit menjadi garda utama. Mereka harus menjadi benteng terakhir agar kita bisa menyelamatkan tenaga-tenaga dokter, tenaga kesehatan lainnya, para perawat. Kita tidak ingin kehilangan dokter lebih banyak lagi," kata Doni.