Proyek Tanggul Laut Pantura Banten-Gresik Butuh Biaya Rp 1000 Triliun, Prabowo: Segera Dimulai

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo menyebut, proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin menekankan, saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega proyek tetapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip dari BPMI Setpres, Sabtu 14 Juni 2025.

Membentang Sejauh 500 Kilometer Dari Banten Hingga Gresik Jawa Timur

Presiden Prabowo mengungkapkan, proyek ini sebenarnya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan perkiraan total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

"Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin memerlukan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1.000 km dimulai dengan satu langkah. Kita akan segera memulainya," tegas Presiden Prabowo.

Membentuk Lembaga Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa

Untuk mengawali proyek besar ini, Presiden Prabowo juga segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

Ajak Gubernur DKI Patungan Bangun Tanggul Teluk Jakarta

Presiden menyatakan, Presiden menyatakan, khusus Teluk Jakarta kemungkinan membutuhkan biaya sekitar 8-10 miliar dolar. Dia menyebut, jika anggaran 8-10 miliar dolar mampu dibiayai sendiri.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar mengatakan 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah sepertinya melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan, proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.

“Kita membuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kami tidak menunggu, kami akan menggunakan kekuatan kami sendiri,” tegasnya.

Terbuka Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan infrastruktur Nasional

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterbukaan pemerintah dalam keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” ungkap Presiden.

Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas agar pembangunan tidak terganggu. Presiden pun menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.

“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menambahkan, efisiensi yang dilakukan telah menghasilkan cadangan anggaran negara yang kini dapat digunakan sebagai modal investasi bersama swasta. Menurut Presiden, hal ini akan memberikan kenyamanan kepada para investor.

“Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” kata Kepala Negara.