Proyek Putus Kontrak di Kota Probolinggo Disorot DPRD

Sejumlah proyek fisik yang pekerjaannya diputus kontrak pada akhir 2022 lalu menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Probolinggo. DPRD mengingatkan, agar pelaksanaan proyek jangan mendekati akhir tahun sehingga tidak cukup waktu bagi kontraktor menyelesaikan pekerjaannya.

Sorotan itu disampaikan Komisi III DPRD setempat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD, Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, Rabu, 8 Februari 2023.

“Melalui RDP ini kami di DPRD yang mempunyai fungsi kontrol meminta penjelasan terkait proyek-proyek yang terlambat, bahkan diputus kontrak pada 2022 lalu,” kata Ketua Komisi III DPRD, Agus Riyanto.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap, tidak ada lagi proyek bermasalah pada tahun ini, 2023. Karena itu sebelum proyek-proyek itu digelindingkan (dilelang), Komisi III kemudian meminta proyek-proyek yang akan dikerjakan sejumlah OPD di Kota Probolinggo.

Hal senada diungkapkan Robit Riyanto, anggota Komisi III DPRD. “Demi kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai ada proyek yang diputus kontrak karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya,” kata polisi PPP itu.

Dalam RDP secara bergantian, kepala-kepala OPD menyampaikan program (proyek) yang akan dikerjakan pada 2023. Dinas Kesehatan dan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB) melaporkan tidak ada pekerjaan konstruksi yang akan dilelang.

“Hanya pengadaan alat peralatan kesehatan serta pemeliharaan gedung Balai KB Kademangan dan Mayangan,” kata Plt Kepala Dinkes dan P2KB, dr Nurul Hasanah Hidayati.

Selanjutnya, RSUD dr. Mohamad Saleh pada 2023 ini akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) untuk pemeliharaan dan perawatan ruang VIP, VVIP, kelas 1, 2, 3, serta pemindahan ruang pelayanan gizi dan laundry. Selain itu juga ada pengadaan at-alat penunjang kesehatan dengan melalui e-catalog.

Memang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) masih mendominasi proyek fisik pada 2023. Terdapat total 17 program pekerjaan di antaranya pembangunan gedung markas pemadam kebakaran dan pengerasan halaman depan kantor Satpol PP.

"Selain itu, juga ada perbaikan dua jalan yakni, Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Prajurit Siaman. Termasuk perbaikan saluran drainase dengan masing-masing jalan sebesar Rp1,7 miliar. Namun demikian, perbaikan dua jalan itu diawali dengan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) pedagang," ujar Kepala Dinas PUPRPKP, Setyorini Sayekti.

Selain itu, pada 2023 ini, PUPRPKP akan melalukan pengadaan dua unit lift untuk pasien RSUD Ar-Rozy, serta pengerasan di halaman depan rumah sakit yang baru rampung dibangun pada akhir 2022 lalu.

“Juga ada peninggian jalan Profesor Hamka senilai Rp15 miliar. Termasuk pembangunan saluran air dan peninggian dinding sungai depan RSUD Ar-Rozy,” kata Rini, panggilan akrab Setyorini Sayekti.

PUPRPKP pada tahun 2023 ini juga menangani hibah berupa pembangunan di beberapa Ponpes di Kota Probolinggo. Di antaranya rehab Ponpes Zainul Islam senilai Rp2 miliar, pembangunan aula dan rumah Tahfidz di Ponpes An-Nur senilai Rp1 miliar serta pembangunan ruang kelas di Ponpes Riyadlus Sholihin senilai Rp3,1 miliar.

Terkait program-program dari OPD, Komisi III DPRD mengingatkan, sebab pada tahun 2022 ada sejumlah proyek bermasalah. “Kalau bisa dokumen lelang di awal Maret sudah dimasukkan, sehingga proyek tidak dikerjakan akhir tahun dan berakibat putus kontrak,” kata Agus Riyanto.

Empat Proyek Diputus Kontrak

Seperti diketahui, pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Probolinggo selama setahun (2022) mendapat sorotan dari DPRD Kota Probolinggo. Sebab, ada tujuh proyek pembangunan yang pengerjaannya terlambat. Bahkan, empat di antaranya harus diputus kontraknya karena kontraktor menyalahi perjanjian kerja (wanprestasi).

Terkait proyek-proyek bermasalah Kepala Dinas PUPRPKP, Setyorini Sayekti menyebutkan, empat proyek pembangunan yang diputus kontraknya adalah, pemasangan box culvert di Gladak Serang; pembangunan jalan tembus Taman Maramis; pembangunan Jalan Kerinci dan Jalan Semeru.

Selain itu, ada tiga proyek yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan. Namun, tidak sampai diputus kontraknya. Antara lain, rehabilitasi alun-alun kota; rehab gedung mal pelayanan publik (MPP), dan RSUD Ar-Rozy.

Empat proyek yang kontraknya diputus karena kontraktornya dinilai wanprestasi dan progres pengerjaannya sangat rendah. Pemasangan box culvert senilai Rp3,1 miliar, baru selesai 65 persen. Lalu jalan tembus Taman Maramis senilai Rp1,8 miliar baru tergarap 29,5 persen.

Kemudian, perbaikan Jalan Kerinci dengan nilai Rp1,14 miliar, progresnya hanya 15 persen. Dan yang paling rendah yaitu perbaikan Jalan Semeru senilai Rp1,2 miliar, baru tergarap 3 persen saja.

”Untuk tahun 2022 kemarin, pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan ada tujuh kegiatan. Empat kegiatan terpaksa kami putus kontrak. Karena wanprestasi, progres pengerjaan sangat rendah,” katanya.

Sementara tiga pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan, kontraknya memang tidak diputus. Sebab, pengerjaannya tersisa di bawah 5 persen. Semuanya sudah dikerjakan 95 persen lebih.