Program Vaksin Surabaya Dikritik Fraksi PSI, Ini 4 Rekomendasinya

Pemerintah Kota Surabaya sedang gencar melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19  khusus warga yang berusia 18 tahun ke atas. Warga Surabaya bisa mendaftar melalui laman bit.ly dengan alamat http://bit.ly/pendaftaranvaksin18tahun.

Pemkot Surabaya juga bekerjasama dengan aplikasi Halodoc untuk mempermudah penentuan  lokasi vaksinasi berdasarkan domisili warga. Warga yang sudah mendaftar melalui bit.ly akan mendapat sms dan diminta untuk mengunduh dan mengisi form di aplikasi halodoc.

Pendaftaran melalui laman bit.ly maupun aplikasi telah memuat data pribadi, riwayat kesehatan, lokasi vaksinasi, dan memilih jadwal. Meski begitu, tetap ada kritik dan masukan untuk pemerintah Kota Surabaya dari DPRD Surabaya. Salah satunya dari Fraksi PSI DPRD Surabaya.

"Saya mengapresiasi kerja keras pemkot Surabaya dengan memfasilitasi vaksin warganya melalui pendaftaran online. Masyarakat lebih mudah untuk mendaftar dan tidak perlu itu mengisi formulir di kertas lagi,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi, Senin 5 Juli 2021.

Alfian menuturkan meskipun Pemkot Surabaya sudah membuka pendaftaran online, dalam pelaksanaan di lapangan seringkali terjadi penumpukan peserta vaksinasi karena kedatangan peserta vaksin yang lebih cepat  dari jadwal atau mencoba daftar secara langsung, duplikasi pendaftaran vaksin di berbagai instansi atau komunitas yang menyelenggarakan program vaksin, ketidaksinkronan nama dan NIK, ketidakhadiran peserta vaksin, kelompok disabilitas yang kurang terfasilitasi,

“Tujuan program ini kan diharapkan dapat menyudahi pandemi Covid-19. Jangan sampai tumpukan antrian membuat klaster baru. Selain itu ketidakhadiran peserta vaksin yang tidak terkonfirmasi menjadi memperlambat proses vaksinasi,” katanya.

Dewan yang berasal dari Fraksi PSI Surabaya juga menekankan meskipun aplikasi ini bagus tapi masih perlu dievaluasi. "Ada empat yang perlu dievaluasi yakni penjadwalan peserta vaksin, konfirmasi ketidakhadiran peserta vaksin, One ID One Vaccine, dan kategori peserta vaksin,” katanya.  

Pertama, penjadwalan kedatangan. Jadwal kehadiran peserta vaksin jangan dibuat rentang waktu yang terlalu panjang karena berpotensi penumpukan peserta. Jadwal peserta perlu diperinci hingga ke menitnya dan ada urutan nomor antrean. Yang terpenting hanya  peserta yang menunjukkan bukti pendaftaran yang akan dilayani.

Kedua, jika peserta vaksin berhalangan hadir pada waktu yang sudah dijadwalkan, peserta wajib mengisi pemberitahuan untuk ketidakhadirannya. 

Ketiga, mendorong aplikasi yang ‘One ID One Vaccine’. Aplikasi dapat mendeteksi apakah peserta vaksin sudah mendaftar di komunitas di tempat lain atau sudah menerima vaksin. Misalnya bagi yang sudah terdaftar di Program Vaksinasi Gotong Royong tidak dapat mendaftar di bit.ly dan halodoc.

"Keempat, perlu ada kategori disabilitas dan non disabilitas. Ini agar memudahkan teman-teman kita  dari kelompok disabilitas yang ingin vaksin tidak perlu berdesak-desakkan dengan kelompok non disabilitas atau bila perlu nakes datang ke rumahnya,” ujar Alfian. 

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan server vaksin harus dalam keadaan prima atau stabil sehingga petugas dapat memfilter dan memverifikasi warga sebagai syarat vaksin tidak mengalami gangguan. Jangan sampai NIK dengan nama yang tertulis berbeda. Dan harapannya agar tidak terjadi keterlambatan update status vaksinasi tahap 1 dan 2,” pungkasnya.