Program MBG Urung Dibiayai APBD, Pemkot Surabaya Gunakan Dana untuk Bangun Sekolah

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengalihkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pembangunan dan perbaikan sekolah. Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo kepada Pemerintah Daerah.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyebut bahwa program MBG awalnya direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Presiden Prabowo menginstruksikan pembiayaan program nasional tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD Surabaya yang semula dikondisikan untuk program MBG berjumlah Rp1,1 triliun. Kini, anggaran itu akan digunakan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan dan masyarakat umum.

"Anggaran makan gratis yang Rp1,1 triliun ini akan kami diskusikan dengan DPRD untuk kita membangun sekolah sekaligus separuhnya digunakan untuk perbaikan kampung-kampung yang ada," ucap Eri, Selasa 11 Februari 2025.

Eri menegaskan, rencana peralihan anggaran APBD sebesar Rp1,1 triliun ini juga telah melalui diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Harapannya, pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih cepat.

"Kami pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat ya," tegas Eri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai membenarkan bahwa Pemkot Surabaya tadinya menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun untuk menyokong program MBG. Anggaran tersebut didapat dari menggeser sejumlah program yang dinilai tidak masuk prioritas dalam postur APBD 2025. 

Saat ini, anggaran tersebut rencana akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktu. Bahtiyar berharap, anggaran tersebut dikembalikan ke pos masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program yang sudah direncanakan bisa direalisasikan.

"Saya berharap ini bisa dikembalikan seperti perencanaan di awal," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Kendati memang bukan proyek prioritas, Bahtiyar memandang bahwa relokasi pos anggaran ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik di Kota Pahlawan.

"Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, kami berharap bisa diutamakan selain pembangunan," pungkasnya.