Presiden Tinjau Infrastruktur Pendukung Pariwisa di Sulut
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini 4 Juni 2019 melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Salah satu agenda utama kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Sulut ini untuk meninjau infrastruktur yang menjadi pendukung pariwisata di provinsi tersebut.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Pariwisata, Provinsi Sulut dinobatkan sebagai The Rising Star dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat tahun terakhir.
Untuk jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulut sendiri, utamanya ke Manado dan Bitung pada 2015 sebanyak 20 ribu, lalu tahun 2016 meningkat menjadi 40 ribu atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80 ribu, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120 ribu.
“Dalam 4 tahun kunjungan wisman ke Sulut meningkat 6 kali lipat. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10 persen,” kata Arief Yahya dalam siaran pers yang diterima Ngopibareng.id.
Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, pukul 11.40 WITA, sejumlah agenda kunjungan kerja telah menanti Presiden dan Ibu Iriana. Mulai dari meninjau rencana perluasan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, hingga rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kota Manado.
Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana akan berada di Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di Kota Manado untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sulut, adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (asm)