Resmikan KRL, Presiden Ingin Semua Transportasi Ramah Lingkungan

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu Yogyakarta, Senin 1 Maret 2021.

Kehadiran KRL tersebut selain meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, juga akan mengurangi tingkat polusi udara.

Hal itu disebabkan oleh peralihan dari kereta rel diesel (KRD) berbahan bakar solar menjadi kereta rel listrik yang mendapatkan pasokan tenaga listrik melalui infrastruktur listrik aliran atas di sepanjang jalur rel listrik.

"Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada angkutan yang ramah lingkungan," kata Presiden.

Beroperasinya rute Kereta Rel Listrik Yogyakarta-Solo tersebut merupakan hasil dari kegiatan elektrifikasi jalur kereta api lintas Yogyakarta-Solo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional.

Lintasan tersebut dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Solo Balapan dengan 11 stasiun pemberhentian dan memiliki panjang lintasan keseluruhan kurang lebih 60 kilometer.

Presiden berharap, hadirnya KRL lintas Yogyakarta-Solo tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Yogyakarta ke Solo, Solo ke Yogya, dan juga meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas sekaligus meninjau dan menjajal KRL Lintas Yogyakarta-Solo dengan pengaturan dan pelaksanaan protokol kesehatan selama perjalanan berlangsung.

KRL Lintas Yogyakarta-Solo tersebut selanjutnya menggantikan KRD Prambanan Ekspres (Prameks) berbahan bakar solar untuk rute perjalanan Yogyakarta-Solo.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.