Presiden Jokowi Nilai Penerapan PPKM Kurang Konkret

Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia diterapkan dengan lebih konkret.

Dalam siaran pers, Minggu, 31 Januari 2021, Presiden Jokowi menegaskan esensi dari kebijakan PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan penularan Covid-19.

Maka itu, kata Presiden Jokowi, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendapatkan yang diinginkan.

Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 29 Januari 2021.

"Esensi dari PPKM  ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih intens di lapangan dalam penerapan kebijakan berikutnya.

Menurut Jokowi, keterlibatan para pembantunya ini akan memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul di lapangannya terjadi," kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.

Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.