Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi, dari Alquran hingga Jam Mewah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan barang gratifikasi senilai Rp8,78 miliar kepada negara. Barang gratifikasi yang terdiri dari 12 objek itu sudah diserahterimakan oleh Sekretariat Negara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 15 Februari 2021.

Serah terima tersebut diawali dengan penyerahan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mewakili pelapor gratifikasi kepada Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Syarief Hidayat.

Selanjutnya, KPK menyerahkan barang milik negara (BMN) tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN selanjutnya ada pada Kemenkeu.

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, barang-barang ini rencananya dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Presiden Jokowi.

Ini adalah wujud kepatuhan penyelenggara negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi pegawai negeri/ASN dan penyelenggara negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.