Jokowi Instruksikan TNI dan Polri Aktif Tegakkan Prokes

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri mendukung serta membantu penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Sebab penanggulangan pandemi Covid-19 yang dilakukan selama ini hasilnya belum maksimal.

Intruksi presiden tersebut disampaikan saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 16 Februsri 2021.

"Saya perlu tegaskan bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 masih belum berakhir. Pertama, saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, mendisiplinkan 3M, dan aktif mendukung 3T," ujar presiden

Presiden juga menginstruksikan agar TNI dan Polri mendukung sekaligus mengupayakan agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat berjalan dengan baik. Unit Babinsa yang dimiliki TNI dan Bhabinkamtibmas yang ada di Polri merupakan unit yang berada di tingkat desa sehingga kehadirannya amat diharapkan untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

"Kami harapkan semuanya bekerja terintegrasi. Kami harapkan rantai penularan Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara meminta Polri untuk turut mendukung pelaksanaan vaksinasi massal. Presiden mengatakan, vaksinasi massal tersebut dapat dilakukan di klaster-klaster tertentu yang dinilai memiliki aktivitas yang padat interaksi, seperti pasar, pusat layanan ekonomi, hingga ke perkampungan yang berada pada zona merah.

Peran TNI dan Polri untuk memberikan dukungan dalam hal ini amat ditunggu mengingat kecepatan yang biasa ditunjukkan kedua pihak dalam merespons tiap kedaruratan yang muncul.

Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan agar 70 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 181,5 juta masyarakat dapat memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 sesegera mungkin. Dengan target tersebut, diharapkan kekebalan komunal dapat terbentuk melalui proses vaksinasi massal secara gratis itu.

"Saya juga minta TNI dan Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju daerah-daerah," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut serta berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut dikarenakan saat ini yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja, peluang kerja, dan lapangan kerja yang banyak tergerus oleh pandemi Covid-19.

"Perkokoh stabilitas politik dan keamanan, ini penting sekali. Berikan kepastian hukum. Karena, sekali lagi, iklim usaha itu, iklim investasi itu sangat penting karena akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif," kata Kepala Negara.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ( MHKI ) Mahesa Pranadipa sebelumnya mengingatkan Pemerintah jangan represif dalam menanggalungi Covid-19 maupun pelaksanakan progran vaksinasi. Sebab itu Presiden tidak perlu terburu buru mengeluarkan peraturan untuk menjatuhkan sanksi hukum atau denda kepada warga yang tidak mau divaksin. "Pemerintah lebih baik melakukan pendekatan yang humanis, supaya vaksinasi Covid-19 berjalan lancar, jangan refresif supaya masyarat tidak ketakutan," kata Mahesa kepada ngopibareng.id Senin 15 Februari 2021

Menurut Mahesa, pemerintah harus memahami kalau masyarakat sudah lelah dan cemas karena satu tahun dibelenggu pandemi Covid-19 dengan peraturan yang membatasi kegiatannya. "Masyarakat harus diedukasi dengan cara cara yang humanis, jangan represif" pesannya.