PPP Isyaratkan Akan Kehilangan Kursi Menteri Agama

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi isyarat kadernya yang duduk di kursi kabinet, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, tidak akan menteri agama lagi. Tanda-tanda itu tercermin dari pernyataan Sekjen PPP Asrul Sani, bahwa PPP rela kalau Prediden Jokowi akan memberikan kursi menteri agama, pada orang lain.

Tapi Asrul Sani tidak menerangkan isyarat ini karena Lukman hakim terseret dalam kasus jual beli jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuzzy (Rommy).

Rommy yang merangkap sebagai Anggota Komisi XI DPR ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Suap itu diduga berasal dari mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

"Mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan hak prerogatif presiden. Itu yang menjadi pegangan PPP bukan suara burung," kata Asrul.

Sementara elit PBNU menyebut ada yang memperoleh bocoran dari 'langit' bahwa kursi menteri agama, akan diberikan kepada struktural NU. Dan orang yang dinilai pantas dan layak untuk menduki jabatan itu adalah tokoh muda NU yang sekarang menjabat
Katib Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Nama Gus Yahya juga disebut sebut sebagai calon Ketua Umum PBNU, menggantikan KH Said Aqil Siroj. Said menyatakan tidak akan maju lagi, cukup dua periode. Ia akan mundur pada Muktamar NU 34 /2020.

"NU tidak akan kehabisan stok calon pemimpin. Sekarang bermunculan tokoh muda yang cukup potensial. Ada Gus Yahya Staquf, Robikin, Mashudi Suhud," kata Said Aqil kepada ngopibareng.id, Rabu 31 Juli 2019.

Rumor yang berkembang, ada dua jabatan menteri yang selama ini diincar PBNU dan PP Muhammadiyah, yakni Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Dalam sejarah menteri pendidikan baru sekali dijabat orang NU yakni Moh Nuh. Orang NU menjadi Mendikbud di era pemerintahan Presiden SBY. Selebihnya menteri pendidikan didominasi orang Muhammadiyah. Sedang untuk menteri agama bergantian antara NU dan Muhammadiyah.

Namun atas rumor ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyatakan Muhammadiyah tidak pada tataran incar-mengincar kursi menteri. "Muhammadiyah tahu diri, tidak mau obok- obok hak prerogatif presiden, kata Abdul Mukti.