Khofifah: PPKM dalam Komando Menko Marves

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyiratkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus berlanjut. Meskipun menurut Presiden Joko Widodo dalam penerapan PPKM tidak ada ketegasan.

Khofifah mengatakan, jika dirinya telah melakukan rapat kordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah di Indonesia, pada Minggu, 31 Januari 2021 malam.

Berdasarkan rapat tersebut, kata Khofifah, mengenai penerapan PPKM, seluruh Forkominda diinstuksikan untuk mengikuti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Seluruh Forkopimda di 77 kabupaten/kota, di tujuh provinsi, langsung dalam komando Pak Menko Marves. Ada Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menkes, Menteri Agama,” kata Khofifah, kepada media, Senin, 1 Februari 2021.

Khofifah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah berusaha memutuskan mata rantai pandemi Covid-19. Saat ini, penyebaran virus masih belum berakhir. “Jadi seluruhnya beriringan dengan berbagai ikhtiar. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hingga hari ini Covid-19 belum berhenti penyebaranya,” ucapnya.

Khofifah juga mengungkapkan, meski pemerintah tengah menjalankan program vaksinasi, warga harus patuh protokol kesehatan. Vaksin Covid-19, lanjutnya, untuk mewujudkan herd immunity.

“Proses vaksinasi berjalan, tapi tidak berarti terus boleh melonggarkan disiplin protokol kesehatan. Menyampaikan kepada seluruh komunitas, bahwa vaksinasi jalan untuk mewujudkan herd immunity, tapi tetap menjaga 3M, gunakan masker dengan benar,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar implementasi PPKM di Jawa-Bali diterapkan dengan lebih konkret. Dalam siaran pers, Minggu, 31 Januari 2021, Jokowi menegaskan esensi dari kebijakan PPKM yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan penularan Covid-19.

Maka itu, lanjut presiden, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendapatkan yang diinginkan. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 29 Januari 2021.

"Esensi dari PPKM  ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar presiden.