PP Muslimat NU Gelar Pelatihan Paralegal, Khofofah; Muslimat NU Akan Bentuk 1.794 Pos Bankum Desa

Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa hadir dalam Kick Off Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan PP Muslimat NU di Jakarta, Sabtu 14 Juni 2025.

Kegiatan yang digelar bersama Kementerian Hukum RI, berhasil mekecahkan rekor MURI, dengan peserta paralegal perempuan terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sebanyak 2.500 orang.

Khofifah Indar Parawansa yang baru tiba dari menunaikan ibadah haji mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah besar Muslimat NU dalam sejarah pemberdayaan perempuan Indonesia.

"Kami tiba di Indonesia tadi malam, Alhamdulillah hari ini langsung hadiri pelatihan paralegal atas arahan Ketua Umum PBNU pada saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur (Mei 2025)," ungkap Khofifah setelah menerima Piagam Penghargaan dan Sertifikat Rekor MURI.

Pelatihan paralegal muslimat NU ini mendukung pembentukan pos bantuan hukum (Posbankum) desa/kelurahan sebagai akses keadilan bagi masyarakat desa. Sebanyak 2.500 paralegal yang mengikuti pelatihan hari ini akan membentuk 1.794 pos bantuan hukum desa dan memberi kontribusi terhadap pembentukan 7.000 Posbankum yang ditargetkan oleh Kementrian Hukum.

“Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas khususnya ibu-ibu Muslimat NU sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

“Pelatihan ini juga menegaskan peran perempuan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di tengah masyarakat,” urainya.

Dengan adanya pelatihan paralegal Muslimat NU, diharapkan masyarakat desa bisa lebih mudah mendapatkan layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi dan rujukan oleh pemberi bantuan hukum maupun advokat. Terutama kasus perempuan dan anak lebih mudah mendapatkan perlindungan dan konsultasi hukum.

"Masyarakat di lini bawah terbantu dalam proses penyelesaian hukum serta kita aktif membantu proses mediasi," ujar Khofifah

Khofifah mencontohkan persoalan hukum yang sering terjadi di lini terbawah seperti kasus warisan hingga kasus inses yang membutuhkan proses mediasi di lini terbawah.

Memperkuat Kapasitas Muslimat NU Di tengah Masyarakat

Menteri PPPA yang juga Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam memperkuat kapasitas Muslimat NU ditengah tengah masyarakat hingga di tingkat akar rumput. Langkah strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen Muslimat NU dalam menciptakan agen-agen perubahan yang tangguh dan berdaya.

“Tetapi menjadi bukti bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak," tegasnya.

Dirinya percaya pelatihan paralegal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

“Pelatihan paralegal jadi langkah konkret menuju keadilan yang inklusif sehingga akses keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat, hingga ke tingkat paling dasar," harapnya.

Upaya Muslimat NU Mendukung Tugas Pemerintah

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi upaya Muslimat NU mendukung dan membantu tugas pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum hingga tingkat desa.

"Pelatihan Paralegal hari ini menunjukkan NU dan Muslimat NU memiliki kemampuan SDM, keilmuan yang kuat dan mumpuni," tegasnya.

Dalam paparannya, Menkum menjelaskan, saat ini telah terbentuk 5.008 Posbankum diseluruh desa/kelurahan dengan target pembentukan Posbankum sebanyak 7.000 diseluruh Indonesia.

"Kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses hingga persoalan wakaq yang terjadi di masyarakat tidak mudah diselesaikan secara formalistik namun membutuhkan pendekatan dengan arif bijaksana," ujar Supratman

Acara ini juga dihadiri Wamendes RI Riza Patria, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad.