PP Muhammadiyah Puji KPK Berani Tangkap Menterinya Jokowi

Pengurus Pusat Muhammadiyah mengapresiasi KPK yang mulai memperlihatkan gregetnya. Dalam sepekan ini dua bupati dan dua menteri digelandang ke Gedung Merah Putih karena kasus korupsi.

"Saya mengapresiasi kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'thi kepada ngopibareng.id, Minggu 6 Desember 2020.

Kata Mu'thi, selama satu tahun bekerja, KPK sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya untuk mengungkap kasus korupsi. Kini KPK mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. 

Menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik presiden maupun partai politik. Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium korupsi.

Dalam hubungannya dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi, OTT dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna. Pertama, keterbukaan dan pembuktian presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah.

Kedua, presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan diantaranya under capacity.

Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat. Kasihan nasib rakyat yang semakin berat bebannya, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah.

Posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.