PP 17 Belum Direvisi, KONI Jatim Siap Jadi Tuan Rumah 10 Cabor

Meski Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2007 tentang teknis pelaksaan Pekan Olahraga Nasional (PON) belum resmi direvisi, namun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk jadi tuan rumah 10 cabang olahraga (cabor) yang sebelumnya telah dicoret akibat masalah teknis dan non teknis.

“Kemarin kami bersama Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sudah menyatakan siap, tapi Ibu Gubernur ingin itu mendapat persetujuan langsung dari Presiden (Joko Widodo), dan Gubernur Papua (Lukas Enembe),” kata Ketua KONI Jatim, Erlangga Satriagung saat ditemui di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Sabtu 25 Januari 2020.

Erlangga mengatakan, penyelamatan 10 cabor ini sangat penting agar tidak terjadi disorientasi pembinaan. Sebab, program pemusatan latihan daerah (Puslatda) harus dihentikan karena program itu difokuskan untuk PON. Sehingga, para atlet sudah tidak bisa  mendapat uang pembinaan, kemudian fasilitas latihan, dan training camp atau try out di luar negeri.

“Karena kalau berhenti saat ini maka harus nunggu lagi (anggaran pembinaan) sampai ada SK (surat keputusan) penetapan cabor untuk PON 2024. Kalau sekarang 2020, maka harus nunggu sekitar 3 tahun lah karena biasanya penetapan baru dilakukan 1,5 tahun sebelum PON,” ungkapnya.

Mantan Ketua Kadin Jatim itu menyatakan, kesiapan disampaikan karena banyak venues memadai yang dimiliki Jatim. Bahkan, ia membayangkan jika pelaksanaan akan disebar di Surabaya, Gresik, Pandaan, dan Malang.

“Ya siap semua kan sudah ada, mungkin cuma renovasi kecil-kecil aja,” ujarnya.

Namun, bukan perkara mudah bagi Jatim untuk bisa menjadi tuan rumah, karena ada daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan yang berminat menjadi tuan rumah.

Sebelumnya 10 cabor tersebut tercoret karena berbagai hal baik teknis maupun non teknis. Utamanya, masalah kesiapan venues cabor karena Papua tidak sanggup menyelesaikan tepat waktu akibat banyaknya pembangunan venues yang masih berjalan.

Revisi PP memungkinkan pelaksanaan PON berlangsung di luar Papua, sehingga 10 cabor yang dicoret bisa diakomodir kembali.

Kesepuluh cabor itu adalah Golf, Soft Tennis, Gateball, Woodball, Petanque, Ski Air, Tenis Meja, Bridge, dan Balap Sepeda.