Polisi Tembak Laskar FPI Divonis Bebas, Begini Seruan GP Ansor

Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengapresiasi positif putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 18 Maret 2022 yang memutus bebas Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella terkait penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Ansor menilai, putusan tersebut sangat tepat karena secara prosedur tetap (protap) tidak ada yang salah dengan tindakan tegas aparat kepolisian tersebut.

“Putusan itu sudah tepat sekaligus menunjukkan majelis hakim jernih dalam melihat persoalan ini secara detail. Dari berbagai keterangan saksi, memang penembakan terhadap laskar FPI itu terpaksa dilakukan karena mereka jelas melawan dan membahayakan petugas serta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor Abdul Rochman, dalam keterangan tertulis, Sabtu 19 Maret 2022.

Menurut Abdul Rochman, insiden di KM 50 tidak akan sampai menimbulkan korban jiwa jika anggota ormas FPI taat dan patuh pada aturan hukum. Sikap anggota laskar yang merebut senjata api dan menganiaya aparat saat bertugas jelas tidak bisa dibenarkan.

Atas keputusan PN Jakarta Selatan ini, GP Ansor mengajak semua pihak untuk menghormatinya. Tak hanya itu, putusan ini juga sudah seharusnya menjadi solusi terbaik atas polemik penembakan enam laskar FPI pada 7 Desember 2020 itu.

“Mari saatnya hentikan saling mengklaim atas kebenaran isu ini. Kita harus bersama-sama menjadikan hukum sebagai pedoman sekaligus panglima,” tandas Adung, panggilan akrabnya.

Berpijak dari kasus ini, Adung juga mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama. Menurut dia, pasca era reformasi, kepolisian terus berupaya keras mewujudkan sebagai aparat yang bekerja secara profesional. Dengan komitmen itu, tentu aparat tidak akan serampangan dalam menjalankan tugasnya karena dilindungi undang-undang.

“Di lapangan faktanya memang tidak mudah dan akhirnya memicu ketegangan atau benturan. Namun semestinya ketegangan itu bisa diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik, bukan kekerasan atau perlawanan fisik,” terang Adung.