Polisi Putar Balik Warga Tak Berkepentingan Masuk Wilayah PSBB
Personel gabungan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Jawa Timur akan memutar balik warga yang tidak berkepentingan, yang akan memasuki tiga wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya, yakni meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.
Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Luki Hermawan mengatakan, hanya warga dengan pengecualian saja yang dapat masuk. Di antaranya warga yang bekerja di sektor industri pangan, angkutan sembako, angkutan hewan ternak, sektor energi, orang sakit, ambulans, pemadam kebakaran, dan ojek online angkutan barang.
"Bagi yang hanya jalan-jalan dan tidak ada kepentingan akan kami imbau dan minta untuk kembali pulang ke rumah," kata Luki, saat ditemui usai melaksanakan tactical floor game (TFG) di Gedung Mahameru Polda Jatim, Surabaya, Senin 27 April 2020 siang.
Selain itu, dalam penerapan ini petugas juga akan melakukan pemantauan terhadap pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah agar tidak berkeliaran di luar.
"Apabila ada pasien melakukan perawatan secara mandiri namun dia tidak ada di rumahnya pada saat dicek oleh petugas kemudian berada di luar nah ini nanti akan petugas yang ditunjuk akan mengambil orang tersebut untuk dibawa ke rumah sakit," tegasnya.
Luki juga menyampaikan, PSBB ini bertujuan untuk membatasi gerak warga di tengah penanganan pandemi virus corona. Sebab, ada banyak kasus positif di tiga daerah tersebut.
Karena itu, ia memastikan setiap wilayah perbatasan akan ada pengetatan pengamanan utamanya yang ada di zona merah.
Dari data yang ada, ada 13 posko check point di Surabaya, 16 di Sidoarjo dan 18 di Gresik. Di posko tersebut nanti para pengendara akan melalui pemeriksaan lengkap yang dilakukan tim keamanan. Mulai pemeriksaan administrasi sampai pemeriksaan kesehatan.
Karena itu, Luki meminta warga untuk tidak panik selama pemberlakuan PSBB. Sebab, pemerintah telah menyiapkan bantuan yang akan diberikan kepada warga sekaligus ada dapur-dapur umum yang akan menyediakan makanan bagi warga terdampak.