Polemik Demokrat Jatim, Pengamat: Yang Kalah Harus Dewasa
Polemik terus bermunculan pasca Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur akhirnya tuntas setelah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Agus Harimurti Yudhoyono menetapkan Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.
Hal ini karena banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang menolak penetapan Emil Dardak dan terakhir keluarnya Bayu Airlangga calon kandidat ketua saat itu keluar dari keanggotaan partai berlambang mercy itu.
Pasalnya, dalam musda tersebut secara dukungan Bayu Airlangga mengantongi suara terbanyak dengan 25 dukungan DPC, sedangkan Emil Dardak hanya mengantongi 13 dukungan dari total 38 DPC di Jatim.
Menanggapi itu, Pakar Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menyebut, apa yang terjadi dalam musda tersebut biasa saja dalam suatu kontestasi.
“Itu biasa saja dan saya bisa memahami situasi seperti itu. Semua akan menjadi pelajaran bagi Demokrat Jatim ke depannya,” ujar Surokim kepada Ngopibareng.id, Jumat 22 April 2022
“Saya bisa memahami Mas Bayu ngambek, tetapi harus realistis juga karena partai punya mekanisme untuk itu dan DPP sudah mengambil keputusan. Tentu harus dihormati semua pihak,” imbuhnya.
Tentu dengan dinamika yang terjadi saat ini, membuat tantangan baru bagi Emil Dardak untuk memperbaiki kondisi internal dan citra partai di masyarakat. Sebab, pada 2024 nanti ada agenda besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu).
“Harus gercep (gerak cepat) agar arus bawah bisa direkonsiliasikan sehingga tidak mengganggu soliditas partai,” ujarnya.
Menurut pria yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya (FISIB) UTM itu, saat ini masih cukup waktu bagi Emil Dardak untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan DPC yang tidak memberikan dukungan.
Menilai jalannya Musda, ia mengamati, proses musda sudah berjalan sesuai mekanisme. Bahwa ada fakta jumlah dukungan yang diungguli Bayu Airlangga memang benar, namun itu bukan soal siapa yang dapat dukungan terbanyak. Dukungan minimal hanya menjadi syarat untuk dapat maju dalam kontestasi, namun pilihan ada di tangan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
“DPP punya kuasa. Dan ini politik, siapa pun harus dewasa menerima hasil kontestasi,” pungkasnya.