PM Afghanistan Minta Mantan Pejabat yang Lari untuk Pulang

Pejabat Perdana Menteri baru Afghanistan, Mullah Mohammad Hasan Akhund minta agar mantan pejabat yang melarikan diri ke luar negeri untuk kembali dan pemerintah berjanji akan menjamin keselamatan mereka.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera kemarin, Mullah Mohammad Hasan Akhund  mengatakan bahwa pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan. Pemerintah sementara Afghanistan juga ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya.

“Kami telah menderita kerugian besar berupa uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” tambah Akhund. “Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini.”

Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintahan yang didukungnya setelah invasi tahun 2001.

“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah-mudahan kami dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi Taliban tetap disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, kami tidak merugikan siapa pun karena tindakannya sebelumnya, ”katanya.

“Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha untuk membangun sistem Islam. Kami meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam hal proyek yang diberkati ini, kata Mullah Mohammad Hasan Akhund.

Pernyataan Mullah Mohammad Hasan Akhund ini muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementaranya, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri dan rekan dekat, tanpa  satupun pejabat perempuan, dan tidak mengambil orang dari  faksi politik lainnya untuk memegang posisi apa pun.

Dari 33 posisi yang diumumkan, 14 adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan tahun 1996-2001, lima orang mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.

Susunan pemerintah sementara Afghanistan ini telah menuai kritik, dengan warga Afghanistan di Kabul mencatat kurangnya perempuan dan perwakilan etnis yang buruk karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan pemerintah inklusif.

Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru. AS mengatakan tindakannya harus diadili tetapi mencatat bahwa pemerintah transisi yang tidak menyertakan kelompok lain bukan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu. (*)